INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan pembangunan tanggul beton di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara, sama sekali tidak berkaitan dengan pagar laut bambu yang pernah populer di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menekankan bahwa proyek tanggul tersebut merupakan bagian dari konstruksi pelabuhan yang tengah dikerjakan, bukan kelanjutan ataupun bagian dari pagar bambu yang dulu sempat ramai diperbincangkan publik.

“Kalau kita lihat, jelas proyek ini berbeda. Tanggul beton di Cilincing ini tidak ada hubungannya dengan pagar bambu yang dulu ramai di PIK. Jadi masyarakat jangan salah kaprah,” ujar Widodo dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Jumat (12/9).

Widodo menjelaskan, lokasi pembangunan tanggul beton dan kawasan PIK terpisah cukup jauh. Tanggul KCN berada di perairan Cilincing yang menjadi batas terakhir wilayah Jakarta Utara sebelum kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), sementara PIK berada di wilayah Tangerang.

Selain itu, ia juga menepis anggapan bahwa proyek pelabuhan di Cilincing ada kaitannya dengan kawasan Marunda Center di Bekasi. “Marunda Center itu sudah masuk Jawa Barat, berbeda dengan proyek yang kami kerjakan di Cilincing,” tambahnya.

Proyek pembangunan dermaga pelabuhan Cilincing dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan swasta tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen. Dermaga pertama hampir rampung, dermaga kedua ditargetkan selesai pada 2025, sementara dermaga ketiga direncanakan rampung pada 2026.

Menanggapi isu legalitas proyek, Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, memastikan bahwa tanggul laut tersebut telah memiliki izin resmi.

“KKP sudah menerbitkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN sejak 2023, dan lokasi tanggul berada dalam area yang sesuai dengan izin tersebut,” kata Fajar.

Ia menegaskan bahwa meskipun izin telah lengkap, KKP tetap melakukan pengawasan agar pembangunan tidak merugikan masyarakat pesisir maupun nelayan di Cilincing.

“Baik Ditjen Penataan Ruang Laut maupun Ditjen PSDKP akan terus mengawal pelaksanaan proyek ini agar sesuai aturan,” tegasnya.