INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kesepakatan yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan di Singapura, Selasa (12/6), harus ditindaklanjuti secara teknis dan komprehensif.

"Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara telah membuat Joint Statement yang terdiri dari empat poin dalam pertemuannya di Singapura. Sebagaimana telah diduga statement tersebut masih bersifat umum dan kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara teknis," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Rabu (13/6/2018)

Menlu AS Michael Pompeo dan pejabat tinggi dari Korut akan segera melakukan pembicaraan lebih lanjut.

Ia mengatakan masyarakat internasional perlu bersyukur pertemuan Trump-Kim berjalan positif dan memberi suatu harapan bagi perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

"Hanya saja dunia tidak seharusnya larut dalam kegembiraan. Masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan agar denuklirisasi di Korut terwujud dan bukannya tidak mungkin berbagai rintangan harus dihadapi," kata dia pula.

Rintangan pertama adalah berkaitan dengan perilaku Donald Trump, mengingat setelah pertemuan, Trump merasa dirinya keluar sebagai pemenang perang.

Perilaku seperti ini akan memprovokasi Kim Jong Un, bahkan rakyat Korut, untuk bereaksi negatif dan berdampak pada perundingan teknis.

Kedua, lanjut dia, dunia perlu memperhatikan situasi politik dalam negeri di Korut.

"Bila ada loyalis orang tua dan kakek Kim Jong Un yang kecewa dengan hasil pertemuan, menjadi pertanyaan apakah mereka tidak akan melakukan kudeta atas kepemimpinan Kim Jong Un. Bila kudeta terjadi lagi-lagi ini akan berdampak pada pertemuan teknis," kata dia pula.

Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah apa rumusan-rumusan teknis sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Trump dan Kim.

"Semisal program denuklirisasi Korut apakah akan disertai dengan penarikan mundur tentara AS di Korea Selatan, bahkan Jepang," ujar Hikmahanto lagi.

Demikian pula apakah kelanjutan Dinasti Kim akan dijamin keberlanjutannya di Korut seiring dengan lebih sejahtera rakyat Korut, terwujud demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.

"Dalam kaitan ini, apakah AS dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam penjatuhan Rezim Kim," kata dia.

Kekhawatiran ini menilik dari pengalaman sejumlah negara di Timur Tengah dengan AS berada di belakang pemberontak yang ingin menjatuhkan pemimpin yang otoriter, mulai Saddam Hussein hingga Muamar Gaddafi.

"Tentu masih banyak lagi isu-isu yang menjadi tantangan bagi tim teknis untuk dapat dirumuskan," kata Hikmahanto. (Ant)