INDUSTRY.co.id - Kupang- Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) bertekad menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam waktu tiga tahun jika dipercaya oleh rakyat untuk memimpin daerah itu lima tahun ke depan.

"Terobosan Victory-Joss adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan di NTT dalam tiga tahun," kata Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Victory-Joos, Honing Saning , Selasa (10/4/20180 terkait terobosan yang akan dilakukan pasangan Victory-Joss.

Dalam debat terbuka para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT, banyak kalangan menyoroti bahwa para calon tidak berani membuat terobosan sehingga debat tersebut menjadi kurang greget.

Menurut dia, terobosan pembangunan infrastruktur ini dengan cara melakukan rasionalisasi dan penghematan APBD serta kerja sama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya kata mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu, APBD NTT yang semestinya diperuntukkan untuk membiayai infrastruktur dipakai untuk membayar pinjaman.

"Jadi prinsip pembangunan bukan 'base of money but base of planning'. Uang kita cari. Syaratnya pemimpinnya terpercaya dan kredibel," kata Honing Saning.

Dia menjelaskan, basis pembangunan infrastruktur jalan memang ada dalam beberapa kategori yakni ada jalan nasional, jalan propinsi dan juga ada jalan kabupaten.

"Selama ini gubernur seolah-olah hanya mengurus jalan propinsi. Padahal sebagian jalan biasa yang berada dekat maupun menghubungkan objek pariwisata juga perlu mendapat perhatian," katanya.

Artinya, ada ruas jalan harus dibangun dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pariwisata seperti Labuan Bajo di Manggarai Barat, Riung di Kabupaten Ngada dan Lamalera di Lembata.

"Jadi tidak pakai kategori ini harus jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten," katanya.

Mengenai pinjaman, dia mengatakan, pinjaman pihak ketiga memang dibenarkan dari sisi regulasi karena dapat dikembalikan secara bertahap melalui APBD.

Karena itu, proses pinjaman untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan di provinsi berbasis kepulauan ini, tentu saja harus dilakukan atas persetujuan DPRD.

"Makanya sebagai politisi nasional yang memiliki jaringan dengan semua ketua parpol, diharapkan dapat membantu meyakinkan anggotanya di DPRD NTT untuk mendukung program ini," katanya menambahkan. (Ant)