INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sektor industri Indonesia menerima berbagai masukan dari ‎pengusaha Inggris yang tergabung dalam British Chamber. Masukan tersebut terkait peningkatan nilai tambah industri, vokasi dan RnD, keterkaitan antara industri dan energi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian saat menghadiri acara Breakfast Meeting, British Chamber of Commerce Ministerial Series, di Mandarin Oriental Hotel‎, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan British Chamber. Kumpulan pengusaha Inggris tersebut memberikan masukan ke sektor ‎industri Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah.

Menurutnya, pengusaha Inggris sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah, terkait peningkatan nilai tambah mineral. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan peningkatan kebutuhan baja untuk menunjang perkembangan industri dan konstruksi.

"Salah satu yang diapresiasi oleh mereka adalah nilai tambah dari mineral dan dinyatakan memang kebutuhan baja itu sangat diperlukan, untuk menunjang industri konstruksi," kata Airlangga.

Airlangga melanjutkan, dalam pertemuan tersebut, pengusaha Inggris juga mendukung fasilitas kejuruan untuk untuk pengembangan dan penelitian. Namun, British Chamber menanyakan tentang kecukupan pasokan energi untuk sektor industri.

Menurut Airlangga, pemenuhan energi merupakan tantangan karena perkembangan indu‎stri sangat tergantung dengan pasokan industri yang cukup.

‎"Kemudian pertanyaan mengenai keterkaitan antara industri dan energi, itu salah satu tantangan yang ada bagaimana kebutuhan atau pertumbuhan di sektor industri, ini bisa compatible dengan pertumbuhan di sektor energi,"‎ paparnya.

Airangga pun mengharapkan, setelah pertemuan tersebut, pengusaha Inggris meningkatkan investasi melalui kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Inggris.

"Inggris sudah menanam investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Inggris akan terus didorong dalam hal produk ekspor," tutur Menperin.