INDUSTRY.co.id - Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data pangan terkait ketidaksinkronan fenomena harga beras yang meningkat di tengah klaim surplus dari kementerian tersebut.

"Saran saya, jujurlah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan 'hantu-hantu' yang tidak selesai," katanya dalam diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (Pataka) bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan" di Jakarta, Kamis (18/1/2018)

Ichsan menjelaskan, saat ada gejolak harga beras dan kebijakan impor, selalu ada "hantu" yang bergentayangan dalam masalah tersebut.

Hantu yang dimaksud yakni klaim surplus, spekulan dan mafia beras. Menurut politisi Partai Golkar itu, masalah tersebut kerap kali muncul namun belum ada upaya pemerintah mengatasinya, terutama terkait spekulan.

Sebagai komisi yang melakukan pengawasan terhadap sektor tersebut, Ichsan menyatakan kecewa dengan kinerja produksi pertanian karena anggaran pertanian juga cukup besar.

"Kalau bicara produksi, kami gunakan anggaran Rp20 triliun hingga Rp30 triliun untuk pertanian. Nilainya bahkan lebih besar dibanding periode 2009-2014. Tapi hasilnya seperti ini," katanya.

Ichsan juga menyebut perdebatan mengenai siapa yang seharusnya merilis data pangan justru menunjukkan tidak ada koordinasi di kalangan pemerintah.

"Setidaknya jangan sampaikan sesuatu yang semestinya tidak harus disampaikan," katanya.

Ichsan menambahkan, ada kekhawatiran masalah beras dipolitisasi lantaran tahun ini adalah tahun politik.

Ia meminta polemik terkait beras bisa segera diselesaikan. Ketidaksinkronan data pangan membuat publik kebingungan di tengah terus melonjaknya harga beras.

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam untuk memperkuat stok. Sementara Kementerian Pertanian mengklaim stok beras surplus dan tidak ada kenaikan harga. (Ant)