INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memutuskan untuk membuka keran impor beras.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pihaknya akan membuka impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, peluang dibukanya keran impor justru membuktikan bahwa data pemerintah soal surplus beras tidak kredibel.

"Ada isu miss koordinasi juga di internal Pemerintah antara Menteri Pertanian dan Bulog," ujar Bhima saat dihubungi INDUSTRY.co.id di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Ia menambahkan, sebenarnya gejala kenaikan harga beras sudah lama terlihat sejak bulan November. Tapi persiapan kurang. Imbasnya kalau impor beras jelas akan merugikan petani.

"Sekarang dibeberapa daerah mulai masa tanam tapi pasar nanti diguyur beras impor. Mana ada petani yang mau tanam padi? Harga gabah dalam 3 bulan kedepan pasti jatuh disaat petani panen," tegasnya.

Padahal, lanjutnya, bulan Maret nanti produksi beras prediksi Kementan mencapai puncaknya.

Pada Maret 2018 produksi padi diprediksi kembali meningkat sebesar 11,9 juta ton GKG , dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton dan konsumsi 2,5 juta ton. Artinya surplus 4,971 ton.

Dari jumlah tersebut terdiri dari lahan panen di Jawa Barat seluas 222.186 hektar, Jawa Tengah 335.723 hektar, Jawa Timur 237.626 hektar dan provinsi lainnya 842.856 hektar dengan total luas wilayah panen mencapai 1.638.391 hektar.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat bahwa nilai tukar petani dalam 1 tahun terakhir bisa dikatakan stagnan karena berada dikisaran 101-103.

Sementara upah buruh tani riil terus turun menunjukkan bahwa laju inflasi lebih tinggi dari kenaikan pendapatan yang diterima buruh tani.

"Ini indikator kesejahteraan petani sudah memburuk. Apalagi beras impor masuk," tutupnya.