INDUSTRY.co.id - Medan- Presiden Joko Widodo akan meresmikan program peremajaan tanaman kelapa sawit petani di Sumatera Utara (Sumut) yang dipusatkan di Dolok Masihul, Kabupaten Serdangbedagai, 25 November 2017.

"Sumut menjadi provinsi kedua program peremajaan sawit petani menggunakan dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di Indonesia," ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang di Medan, Senin (6/11/2017)

Program pertama dilakukan di Muba, Sumatera Selatan.

Dia mengatakan itu usai menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Sumut dengan pihak yang berkepentingan termasuk pejabat kepala daerah pemerintah kabupaten/kota.

Bambang menjelaskan, lahan yang sudah siap diajukan baru seluas 1.214 hektare yang berlokasi di tiga kabupaten yakni Serdang Bedagai seluas 54 hektare dengan 38 pekebun di Desa Kutapinang.

Di Serdang Bedagai program peremajaan bemitra dengan PT Paya Pinang dan BNI.

Adapun di Langkat dengan luasan 256,92 hektare dengan 114 pekebun bermitra dengan PT Perusahaan Perkebunan Nusantara atau PTPN 2 dan BRI.

Sementara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas 558,76 hektare dengan 278 pekebun yang bermitra dengan PT Nubika Jaya, Asian Agri dan BRI.

Menurut Bambang, pada 2017, luas usulan peremajaan di Sumut mencapai 8.083 hektare dari 11 kabupaten yakni Serdangbedagai seluas 1.100 hektare, Langkat 508 hektare, Labuhanbatu Selatan 556 hektare, Asahan 955 hektare, Labuhanbatu 343,98 hektare.

Kemudian Batubara seluas 270,61 hektare, Simalungun 973 hektare, dan Labuhanbatu Utara 979,5 hektare, Padanglawas Utara 210,8 hektare, Padanglawas 1.190 hektare dan Deliserdang 996 hektare.

Tetapi tidak semua usulan itu siap atau disetujui direplanting karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.

"Jadi untuk tahun 2017 ini, baru dari tiga kabupaten seluas 1.214 hektare yang mendapat persetujuan direplanting," kata Bambang seperti dilansir Antara.

Adapun secara nasional, ujar dia, pada 2017, replanting ditargetkan seluas 20.780 hektare di delapan provinsi penghasil sawit.

"Karena setiap provinsi persiapannya tidak sama, jadi siapa yang siap itu yang diresmikan,"katanya.

Oleh karena itu, ujar Bambang, keaktifan dan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sangat berperan besar atas keberhasilan petani masuk dalam program replanting.

"Kehadiran Presiden Joko Widodo di program replanting sawit petani itu diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai masalah kelapa sawit di Sumut," katanya.

Mulai kasus masalah lahan yang berada atau bersinggungan dengan kawasan untuk dilepaskan.

Juga kasus lahan yang belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) masalah tanaman sawit lainnya yqng belum teratasi.

"Bagi petani yang belum berhasil ikut dalam program tersebut diharapkan bisa secepatnya dilengkapi karena pada 2018 masih ada program serupa," ujarnya.

Pemerintah daerah bisa mengusulkan lahan petaninya untuk masuk dalam program replanting itu karena pada 2018 ada program replanting secara nasional seluas 165.000 hektare.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati mengatakan, kelengkapan dokumen memang sangat penting dalam program peremajaan kelapa sawit yang didanai oleh BPDPKS.

Dinas Perkebunan berharap pemerintah kabupaten/kota siap membantu petani melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan dalam program replanting itu.

Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya mengatakan, pemkab senang dan siap menjadi tempat pelaksanaan peresmian program replanting sawit yang dipusatkan di Kecamatan Dolok Masihul.