INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengemukakan bahwa industri migas membutuhkan strategi bersama untuk memulihkan investasi hulu migas. Salah satu yang dibahas adalah kepastian perpajakan skema bagi hasil gross split.

"Menyangkut aturan perpajakan, PPN, dan pajak-pajak tidak langsung, kalau kita kembali ke PP 79 (Tahun 2010) lagi nggak lagi ya, kita masuk ke PP 27 (Tahun 2017). Plus yg kita tunggu adalah yang untuk gross split, karena ini masih dibahas tidak fair juga saya serahkan ke Kementerian Keuangan untuk menjawab hari ini, karena masih dibahas," ujar Arcandra saat menjadi salah satu pembicara pada Dialog Kinerja Eksplorasi Migas di Jakarta (29/9/2017).

Ia menambahkan, Semua orang menunggu-nunggu, kita semua di sini berharap-harap cemas, semoga ada kebaikan di Kementerian Keuangan. "Kalo tidak kebaikan, ada kemurahan hati untuk membantu kita semua," terangnya.

Lebih lanjut, Archandra menjelaskan, untuk domain perpajakan ini dialog kita terbuka dengan Kementerian Keuangan. "Kan sekali-sekali kita undang dari Kementerian Keuangan, supaya bisa mendengar langsung. Kementerian Keuangan adalah bagian dari solusi," lanjut Arcandra.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji menyatakan bahwa perpajakan gross split masih dalam pembahasan dengan perkembangan yang positif. "Kita juga sedang menunggu seperti apa. Ibu Menteri Keuangan juga ketika ada surat dari IPA, Ibu Menteri bertanya, ini cerita darimana ini belum selesai tetapi kok sudah bertanya seperti ini, artinya ini still in progress Pak, progressnya Insya Allah positif," tutur Angin.

Menurut Archandra, kita beruntung Kementerian Keuangan sudah bersama kita. "Jadi challenge yang itu (terkait perpajakan) sudah terjawab dan menunggu proses lebih lanjut. Kita cari challenge lain yang isunya bisa lebih memberi nilai tambah untuk kita (terkait teknologi)," pungkas Arcandra.