INDUSTRY.co.id - Jakarta — Dalam lanskap pasar modal yang kian menuntut keterbukaan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), di bawah arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menandai babak baru reformasi transparansi pasar modal Indonesia. Empat agenda strategis berhasil dituntaskan—sebuah langkah yang tidak sekadar administratif, melainkan simbol komitmen terhadap kredibilitas dan akuntabilitas industri.

Keempat agenda tersebut mencakup pembukaan akses data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik, publikasi indikator High Shareholding Concentration (HSC) melalui situs resmi BEI, pengayaan klasifikasi investor berbasis granularitas data KSEI, serta penyesuaian batas minimum free float menjadi 15% melalui revisi Peraturan Bursa Nomor I-A beserta surat edarannya. Rangkaian kebijakan ini membentuk fondasi baru transparansi yang lebih tajam dan terukur.

Namun, reformasi tidak berhenti pada regulasi. Dalam semangat membangun komunikasi yang lebih terbuka dan responsif, BEI memperkenalkan IDX Hotdesk—sebuah kanal komunikasi terintegrasi yang dirancang sebagai jembatan antara regulator dan pelaku pasar. Melalui layanan ini, yang dapat diakses via email, akses terhadap informasi dan konsultasi kini menjadi lebih mudah, cepat, dan inklusif.

Inisiatif IDX Hotdesk mencerminkan sinergi berkelanjutan antara BEI, KPEI, KSEI, dan OJK dalam memperkuat ekosistem pasar modal nasional. Lebih dari sekadar layanan, kanal ini menjadi ruang dialog strategis, memungkinkan pelaku pasar menyampaikan masukan secara aktif demi mendorong daya saing global industri keuangan Indonesia.

Sebelumnya, sebagai bagian dari upaya komunikasi publik, BEI bersama OJK dan KSEI telah menggelar sosialisasi kepada asosiasi dan media di Main Hall BEI pada awal April. Langkah ini dilanjutkan dengan sosialisasi daring yang menjangkau lebih dari 1.700 peserta lintas sektor, mulai dari perusahaan tercatat hingga manajer investasi.

Pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif. Ruang dialog dibuka selebar mungkin—baik bagi pemangku kepentingan domestik maupun internasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya implementatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang.