INDUSTRY.co.id - Jakarta, Keluhan mengenai mahalnya tiket pesawat domestik masih kerap terdengar, baik dari kalangan pelaku bisnis maupun wisatawan yang ingin bepergian ke berbagai daerah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pariwisata memberikan penjelasan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga tiket penerbangan dalam negeri.

Menurut Menpar Widiyanti, harga tiket pesawat bukanlah persoalan sederhana yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari berbagai komponen biaya yang kompleks.

 "Saya memahami betul pertanyaan itu, namun persoalan harga tiket tidak berdiri sendiri. Ia terbentuk dari berbagai komponen biaya yang kompleks,” ujarnya.

Secara umum, struktur biaya operasional penerbangan terdiri dari beberapa komponen utama. Sekitar 30 hingga 40 persen berasal dari biaya bahan bakar avtur. Komponen ini menjadi salah satu faktor dominan karena harga energi sangat dipengaruhi oleh dinamika global.

Kemudian, 20 hingga 30 persen biaya berasal dari leasing atau sewa pesawat yang dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat. Ketergantungan pada mata uang asing membuat biaya operasional maskapai sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar.

Selain itu, sekitar 10 hingga 15 persen merupakan biaya perawatan dan suku cadang pesawat. Sisanya mencakup biaya bandara, navigasi udara, pajak, ground handling, serta biaya operasional kru.

Dengan struktur biaya seperti itu, harga tiket sangat dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait dan tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan tunggal.

Dampak Pasca-Pandemi

Faktor lain yang turut memengaruhi mahalnya tiket adalah kondisi industri penerbangan pascapandemi. Sebelum pandemi COVID-19, armada pesawat nasional yang aktif berjumlah lebih dari 700 unit. Namun saat ini, jumlah pesawat yang beroperasi baru sekitar 368 unit, atau hanya sekitar 50 persen dari kapasitas sebelumnya.

Kondisi ini, sebut Menpar Widiyanti, menyebabkan ketersediaan kursi menjadi lebih terbatas, sementara permintaan masyarakat untuk bepergian sudah kembali pulih.

“Artinya, kursi yang tersedia lebih terbatas, sementara permintaan masyarakat untuk bepergian sudah pulih. Ketika permintaan tinggi dan pasokan terbatas, harga cenderung naik,” jelasnya.

Hukum permintaan dan penawaran pun berlaku: ketika permintaan tinggi dan pasokan terbatas, harga akan menyesuaikan ke atas.

Kerja Lintas Kementerian

Widiyanti menegaskan bahwa solusi atas persoalan harga tiket tidak berada pada satu kementerian saja. Penanganannya melibatkan kerja lintas sektor.

Kementerian Perhubungan berperan dalam pengaturan tata kelola industri penerbangan, termasuk tarif batas atas dan batas bawah, serta memastikan aspek keselamatan dan keberlanjutan layanan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam kebijakan perpajakan dan pemberian insentif fiskal. Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berperan dalam kebijakan harga energi dan avtur.

“Ini adalah kerja lintas sektor,” tegasnya.

Insentif Lebaran dan Upaya Menjaga Keseimbangan

Sebagai contoh konkret, pada musim Lebaran tahun ini pemerintah memberikan insentif sehingga harga tiket kelas ekonomi dapat didiskon sekitar 17 hingga 18 persen. Diskon tersebut merupakan hasil kombinasi kebijakan, termasuk pengurangan komponen pajak dan biaya pelayanan tertentu.

Langkah ini disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga pergerakan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Kementerian Pariwisata berfokus pada penguatan sisi permintaan dan penciptaan nilai tambah. Strateginya antara lain melalui promosi destinasi wisata, kolaborasi dengan online travel agent, serta penyusunan paket wisata yang lebih terjangkau.

Menurut Widiyanti, konektivitas dan pariwisata merupakan satu ekosistem yang tidak terpisahkan. “Karena pada akhirnya, konektivitas dan pariwisata adalah satu ekosistem dan ekosistem ini harus kita jaga bersama."

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya menghadirkan solusi agar tiket pesawat domestik kembali lebih terjangkau tanpa mengorbankan kesehatan industri penerbangan.

Dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri, kekuatan konektivitas, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, diharapkan ekosistem transportasi dan pariwisata nasional dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.