INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dunia saat ini sedang memasuki fase ketidakpastian struktural. Aturan main global yang selama puluhan tahun menjadi fondasi perdagangan dan hubungan antarnegara semakin sering dilanggar.

Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, sejumlah pemimpin dunia—termasuk Perdana Menteri Kanada—secara terbuka menyatakan bahwa aturan global tidak lagi dihormati secara konsisten, sehingga setiap negara harus memikirkan ulang kebijakan ekonominya sendiri.

Dalam konteks ini, institusi multilateral seperti World Trade Organization dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin kehilangan daya paksa. Perdagangan bebas tidak lagi sepenuhnya “bebas”, dan globalisasi berubah menjadi fragmentasi ekonomi.

"Situasi ini menuntut Indonesia untuk bersikap realistis, adaptif, dan berdaulat dalam merumuskan kebijakan makroekonominya," ujar Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA) Setyono Djuandi Darmono (SD Darmono). 

Dari Globalisme ke Kepentingan Nasional

Perubahan sikap Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor demi melindungi industri dalam negeri menunjukkan bahwa proteksionisme selektif kini menjadi praktik umum, bukan pengecualian. Negara-negara besar tidak lagi ragu mengorbankan prinsip global demi kepentingan nasional.

"Pelajaran penting bagi Indonesia adalah: keterbukaan ekonomi tetap penting, tetapi ketahanan domestik jauh lebih krusial," kata SD Darmono. 

"Indonesia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pasar global yang semakin tidak pasti. Daya tahan ekonomi harus dibangun dari kekuatan internal," imbuhnya. 

ASEAN sebagai Jangkar Stabilitas Regional

Di tengah melemahnya tatanan global, Indonesia perlu memperkuat poros regional, khususnya ASEAN. Menurut SD Darmono, ASEAN adalah pasar besar dengan lebih dari 650 juta penduduk, kawasan yang relatif stabil secara geopolitik, dan mitra alami bagi integrasi rantai pasok regional.

"Fokus pada persatuan dan kerja sama ASEAN bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membangun daya tawar kolektif di tengah persaingan global yang semakin keras," ujarnya. 

Reindustrialisasi Padat Karya: Pelajaran dari Masa Lalu

SD Darmono menyebutkan bahwa Indonesia pernah berhasil membangun basis industri nasional pada masa awal industrialisasi—ketika sektor tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan ekspor.

Dalam konteks saat ini, sektor-sektor padat karya tersebut kembali relevan karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, relatif cepat menghasilkan nilai tambah, dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial.

"Reindustrialisasi bukan berarti mundur, tetapi menggabungkan keunggulan lama dengan teknologi dan manajemen baru," kata SD Darmono. 

Proteksi yang Cerdas, Bukan Proteksi Buta

Kebijakan proteksi industri dalam negeri perlu dirancang secara terukur dan selektif, seperti: pengaturan tarif dan non-tarif untuk produk tertentu, insentif fiskal bagi industri yang menyerap banyak tenaga kerja, dan perlindungan dari praktik dumping.

Tujuannya bukan menutup pasar, melainkan memberi ruang tumbuh bagi industri nasional agar mampu bersaing.

Investasi Terpenting: Pelatihan Generasi Muda

Menurutnya, kebijakan makroekonomi tidak akan berhasil tanpa investasi besar pada sumber daya manusia. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat pelatihan vokasi, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, dan membangun kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

"Generasi muda harus dipersiapkan bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi sebagai tenaga produktif yang adaptif di tengah perubahan teknologi dan ekonomi global," kata SD Darmono. 

Kedaulatan Ekonomi sebagai Arah Baru

Di dunia yang aturannya semakin kabur, Indonesia tidak punya pilihan selain memperkuat kedaulatan ekonominya sendiri—melalui industri dalam negeri yang kuat, pasar regional yang solid, dan tenaga kerja muda yang terampil.

"Kebijakan makroekonomi Indonesia ke depan harus berpijak pada satu prinsip utama yaitu terbuka, tetapi tidak rapuh; terhubung, tetapi tetap berdaulat," pungkas SD Darmono.