INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akhirnya buka suara terkait rencana pemerintah membuka peluang kawasan industri untuk mengimpor kebutuhan gas sendiri.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan, pihaknya menghormati setiap inisiatif yang bertujuan menjamin kecukupan pasokan gas nasional, termasuk wacana impor LNG oleh kawasan industri.

"Kami melihatnya sebagai peluang kolaborasi selama tetap berada dalam kerangka kebijakan energi nasional," ungkap Fajriyah kepada media di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, dirinya menekankan bahwa yang perlu dipahami dan digarisbawahi yaitu hingga saat ini optimalisasi pasokan domestik tetap menjadi prioritas utama bagi PGN.

"Yang harus dipahami bahwa kami tetap berfokus pada optimalisasi pasokan gas untuk kebutuhan domestik," terangnya.

Sekedar informasi, sejak pertengahan tahun 2024, PGN telah memanfaatkan pasokan LNG domestik dari Bontang, Donggi, dan Tangguh untuk menjaga keberlanjutan layanan kepada pelanggan.

Selain itu, PGN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah guna mengoptimalkan sumber pasokan dalam negeri.

Sampai dengan semester I - 2025, PGN telah menerima realisasi 5 kargo LNG domestik. Saat ini, PGN juga telah melakukan pembahasan terkait rencana kontrak jangka panjang diantaranya dengan Mubadala - Andaman, Petronas - Bukit Panjang, KUFPEC - Anambas, Inepex - Massella, Mondor - Tungkal, dan lainnya.

Sebelumnya, Menteri perindustrian (Menperin) Agus gumiwang Kartasasmita membuka peluang Kawasan Industri atau gabungan Kawasan Industri untuk mengimpor kebutuhan gas sendiri. 

Agus mengaku telah memiliki konsep aturan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) perihal ini.

“Kami sudah punya konsep Perpres sendiri konsep tertentu yang memungkinkan, memungkinkan kawasan industri atau gabungan dari kawasan industri bisa mendatangkan gas sendiri, termasuk apabila diperlukan mendatangkan gas dari luar negeri,” tutur Agus.

Dirinya juga memastikan hal ini telah dibahas bersama antara dia dengan Menko Bidang Perekonomian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan.