INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan memuji asumsi makro yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam nota keuangannya, yang memprioritaskan pada sektor riil karena bisa mendekati realitas ekonomi masyarakat.

"Ketika prioritas mengarah pada sektor riil, secara otomatis asumsi makro lebih kepada posisi mendekati pada realitas ekonomi masyarakat," kata Taufik usai menghadiri Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2017)

Dia mengatakan hal itu karena pemerintah sangat menginginkan adanya optimalisasi pendapatan pajak yang menjadi prioritas sehingga sehingga asumsi makro mengarah pada sektor riil.

Taufik menjelaskan langkah keberpihakan pada sektor riil itu ditunjukkan pemerintah dengan ingin meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah, dana desa, dan program keluarga harapan.

"Itu menjadi ruang bagi pemerintah dalam kaitan APBN sebagai dokumen politik, komitmen pemerintah terhadap masyarakat," ujarnya.

Politisi PAN itu menjelaskan bahwa ada yang menarik dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa anggaran akan difokuskan pada aspek kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, APBN bukan hanya dokumen ekonomi saja namun dokumen politik yaitu ada komitmen yang ingin dicapai pemerintah terkait kondisi kekinian.

"Di dalamnya ada komitmen terkait situasi keterbatasan ekonomi yang masif dan dinamis, dan pemerintah memprioritaskan pada aspek keadilan ekonomi agar bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Taufik menilai secara keseluruhan nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi sangat optimistis meskipun kondisi ekonomi global belum stabil.

Namun menurut dia, dengan beberapa hal asumsi makro yang dipaparkan pemerintah, bisa direalisasikan dengan harapan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR menyampaikan nota keuangan bahwa pada tahun 2017, Pemerintah bertekad menjadikan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan.

Kebijakan itu menurut dia, utamanya mencakup; pertama, redistribusi aset, melalui pemberian hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif, serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat.

Kedua, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal, melalui kredit usaha rakyat yang menjangkau semakin banyak masyarakat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.

Ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif. (Ant)