INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan izin eskpor mineral mentah dan olahan pasca 10 Juni 2023. Ijin ini akan diberikan kepada perusahaan yang pembangunan smelternya terkendala.

Keputusan untuk mengizinkan ekspor bijih di luar 10 Juni masih dalam tahap finalisasi. Menurut Menteri Energi Arifin Tasrif, pandemi Covid-19 telah menghambat penyelesaian pembangunan smelter.

Namun, pihaknya membantah bahwa memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengekspor mineral melebihi 10 Juni adalah bentuk relaksasi terhadap kebijakan pemerintah.

“Sebetulnya enggak perlu relaksasi, memang ada faktor yang kita pertimbangkan yaitu masalah keterlambatan karena Covid-19. Ini yang kita finalkan,” kata Arifin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pemerintah telah mulai menilai dampak Covid-19 terhadap pembangunan smelter sejak akhir 2022. Namun, perusahaan seperti Freeport Indonesia dan Amman Mineral telah lama menyatakan kekhawatiran mereka, bahkan sejak April 2020.

Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas menyampaikan paparan terbaru tentang proyek tersebut dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Maret. 

Menurut Tony, proyek smelter perusahaan di Manyar, Gresik, telah mencapai 54,5 persen selesai, melebihi target 52,9 persen.

Proyek tersebut dijadwalkan selesai pada Desember nanti. Kemudian akan memasuki tahap pra-komisi dan komisi hingga Mei 2024. Produksi akan dimulai bertahap dan mencapai puncak pada Desember 2024.

Sementara, Amman Mineral juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan proyek smelternya. 

Dalam informasi yang disampaikan perusahaan secara resmi, hingga Januari 2023, proyek ini terus menunjukkan perkembangan pembangunan dengan realisasi investasi lebih dari 51 persen. 

Presiden Direktur Amman Mineral, Rachmat Makkasau, mengatakan, kami akan terus berupaya untuk mengatasi berbagai kendala eksternal yang ada serta berusaha untuk mempercepat proses konstruksi. 

Rachmat menambahkan bahwa diperkirakan commissioning smelter akan dilakukan pada Juli 2024 dan beroperasi dengan kapasitas 60% di Desember 2024. Komunikasi secara intensif dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan selama tiga tahun terakhir juga terus dilakukan perusahaan.