INDUSTRY.co.id - Jakarta - Setiap tahun sekitar 190an negara berkumpul untuk mendiskusikan penanganan perubahan iklim secara global dan mereview pencapaian upaya penanganan perubahan iklim global yang dilakukan setiap negara. Pada setiap tahunnya, setiap negara berpartisipasi pada pertemuan tersebut melalui hard diplomacy and soft diplomacy.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai entitas pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan sejak berdirinya pada tahun 2019 berpartisipasi pada pertemuan tersebut sejak tahun 2021 melalui jalur soft diplomacy.

Keterlibatan BPDLH pada soft diplomacy tersebut diharapkan dapat memobilisasi dana internasional ke tingkat nasional guna mendukung program-program pemerintah dalam mendukung pencapaian komitmen di tingkat nasional dan internasional dalam konteks perubahan iklim dan Sustainable Development Goals.

Pada rangkaian COP 27 UNFCCC yang dilaksanakan di Mesir mulai tanggal 6-18 November 2022, BPDLH berbagi best practices dalam membangun kerjasama dan pengelolaan dana iklim, dimana hal tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada donor atau investor dengan melihat pengelolaan dana yang telah berjalan.

Sebagaimana arahan Ibu Menteri Keuangan bahwa BPDLH harus dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga tatakelola pengelolaan keuangan, maka melalui moment soft diplomacy ini diharapkan dapat menjadi forum untuk berbagi dan mendapatkan masukan untuk perbaikan pengelolaan dana lingkungan hidup dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap upaya peningkatan pendananaan iklim dari berbagai sumber global.  

Mengingat mandat BPDLH adalah untuk mengelola dana lingkungan hidup, maka kerangka program yang akan ditawarkan kepada donor atau investor adalah program yang sesuai dengan prioritas.

Direktur Utama BPDLH, Bapak Djoko Hendratto menjadi pembicara dalam acara bincang-bincang (talkshow) di Paviliun Indonesia pada Hari Selasa, 8 November 2022, pukul 14.10 – 15.30 waktu Mesir, dengan tema “Together for A Stronger Climate Fund”. Dua hari kemudian, tampil berbicara dengan tema “REDD+ in Indonesia: Investment, Action, and Contribution”.

Kehadiran BPDLH adalah bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam mengisi kesenjangan pembiayaan dalam upaya mewujudkan target NDC 2030 terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia secara khusus, dan komunitas global secara umum untuk mewujudkan kerjasama antar pihak, baik Kerjasama antar anggota Pihak UNFCCC maupun Kerjasama antara Non-Party Stakeholderdan pihak lainnya dalam mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana arahan Ibu Menteri Lingkungan Hidup selaku National Focal Point pada UNFCCC.

Pada pertemuan tersebut juga akan dilakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan potensial donor dan pihak lainnya.