INDUSTRY.co.id-Surabaya - Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, mengaku kaget saat turun mendarat dari Kuala Lumpur di terminal II Bandara Juanda, lantaran standart pelayanan minimum bandara tersebut dinilainya tidak mencitrakan kesan positif bagi para pelancong Internasional.

Dikatakan Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, prosedur kedatangan di Terminal II Bandara Juanda mulai pemeriksaan vaksin booster, sudah terjadi antrian panjang, sekira 20 menit. Padahal di beberapa Negara lain sudah tidak diberlakukan lagi, karena hanya menggunakan sistem barcode seperti yang diterapkan di Bandara Soekarno Hata.

Kemudian, kata penerima penghargaan Anggota DPR-RI teraspiratif tahun 2019, antrian panjang juga terjadi sekurang-kurangnya 20 menit di Imigrasi, setelah itu kembali mengantri pada pemeriksaan bea cukai, setidaknya sekitar 20 menit juga, lantaran jalur hijau bea cukai tidak digunakan, semuanya berada di jalur merah. Inilah yang kemudian mengakibatkan antrian sangat panjang, padahal saat itu hanya ada 2 pesawat, yakni pesawat Umroh dan Pesawat dari Kuala Lumpur.

"Saat kami keluar dari bea cukai, terlihat puluhan ibu-ibu sangat kelelahan duduk di lantai bahkan ada yang sampai tertidur di lantai, mereka adalah para tamu Allah yang baru melaksanakan ibadah umroh, mereka adalah orang-orang dari kalangan menengah asal Blitar. Karena tidak adanya kursi di kedatangan internasional akhirnya mereka kelelahan cukup lama, juga di terminal kedatangan tersebut tidak ada tenant yang buka"Kata pemilik sapaan akrab BHS.

Lebih lanjut kata alumni ITS Surabaya. Terminal II Bandara Juanda adalah bandara internasional dan ini jadi preseden buruk bagi dunia Transportasi Udara. Bila dibandingkan dengan bandara low cost carrier (LCC) saat kami tiba di Kuala Lumpur ataupun di pedalaman Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, kondisi pelayayanan kedatangan jauh berbeda, begitu banyak fasilitas kursi dan tenant yang melimpah, tersedia tempat para penumpang beristirahat saat menunggu penjemputan dll.

Bahkan, sambung BHS, di terminal II bandara juanda terrsebut, temperatur mulai dari gangway yang sangat panas maupun ruang menuju ke tempat pemeriksaan juga begitu kondisinya sampai dengan, setelah keluar pemeriksaan.

"Ini semua merupakan tanggung jawab dari kementerian perhubungan dan tidak ada satu standarisasi pelayanan minimun dan kontrol yang sangat lemah. Padahal, terminal internasional merupakan etalase citra baik buruknya transportasi di indonesia. Saya sangat prihatin dan sesalkan atas kejadian tersebut"Ungkap BHS.

Sudah seharusnya, kementerian perhubungan dikelola oleh orang-orang yang kompeten, punya capability dan bisa mengkoordinir semua lembaga yang bekerja di lingkungan bandara atau dibawah kemenhub, dimana kemenhub harus bisa mendudukkan sebagai leading sector untuk mengendalikan mereka supaya memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik untuk masyarakat yang telah menggunakan transportasi publik. Tutup BHS.