INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Filipina meminta Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara.

Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi mengatakan kebijakan pelarangan ekspor itu merugikan perekonomian yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Dikutip dari Antara pada Senin (10/1/2021), langkah Filipina itu mengikuti permintaan serupa dari pemerintah lain di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Permohonan tersebut disampaikan Cusi dalam surat yang dikirim melalui Departemen Luar Negeri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif, kata departemen energi dalam rilis berita, tanpa menyebutkan kapan surat itu dikirim.

Cusi telah meminta departemen luar negeri untuk menjadi perantara dan mengajukan permohonan atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Larangan tersebut mendorong harga batu bara di China dan Australia lebih pada tinggi minggu lalu, sementara sejumlah kapal yang dijadwalkan untuk membawa batu bara ke pembeli utama seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan India berada dalam ketidakpastian di Kalimantan, tempat bagi pelabuhan batu bara utama Indonesia.

Filipina, yang masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, membeli sebagian besar kebutuhannya dari Indonesia, dan beberapa lebih mahal, pasokan dari Australia dan Vietnam.

Hampir 70 persen dari 42,5 juta ton pasokan batu bara Filipina pada 2020 diimpor, menurut data pemerintah.

Listrik yang dihasilkan oleh batu bara terdiri dari sekitar 60 persen dari bauran pembangkit listrik, dan pada 2021 negara tersebut memasok 2,3 juta ton per bulan dari Indonesia untuk bahan bakar pembangkit listriknya, kata departemen energi.

Senator Win Gatchalian, yang mengepalai komite energi Senat, telah meminta departemen energi untuk menyiapkan langkah-langkah darurat karena larangan ekspor, termasuk mencari pemasok potensial lainnya.

Sebelumnya, Indonesia, eksportir batu bara termal terbesar dunia menangguhkan ekspor pada 1 Januari setelah perusahaan listrik negara melaporkan tingkat persediaan bahan bakar yang sangat rendah di pembangkit listrik domestiknya.