INDUSTRY.co.id, Jakarta-Fraksi PPP memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan Kementerian ESDM yang dengan cepat dan tegas telah melarang ekspor batubara demi untuk mencukupi kebutuhan batubara dalam negeri sehingga dapat menjamin keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Anwar Indris, Anggota Komisi VII Fraksi PPP DPR RI, dalam siaran persnya, Selasa (4/1/2022), mengatakan, Fraksi PPP menilai kebijakan larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sangat tepat. Jika kebijakan ini tidak dilakukan, PLTU terancam kekurangan pasokan batubara sehingga akan mengganggu pasokan listrik kepada lebih dari 10 juta pengguna baik masyarakat umum maupun industri sehingga akan mengganggu perekonomian nasional.

Batubara adalah komoditas yang penting bagi negara dan hajat hidup masyarakat sehingga seharusnya memang diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kepentingan nasional harus lebih diutamakan dibandingkan hanya kepentingan keuntungan melalui ekspor.

Pelarangan ekspor batubara demi kepentingan dalam negeri menunjukkan kehadiran negara dalam menyediakan pelayanan energi kepada masyarakat.

Fraksi PPP menyayangkan tidak tercukupinya kebutuhan batubara dalam negeri karena tidak terpenuhinya kewajiban pasok dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 25%.

Fraksi PPP mendesak pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban DMO sebesar 25% untuk kepentingan nasional.

Fraksi PPP juga mendesak pemerintah untuk mengumumkan dan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban DMO sebesar 25% untuk memberikan efek jera sehingga ke depan kekurangan pasokan batubara seperti yang sekarang ini terjadi tidak terulang lagi.