INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah tengah mempersiapkan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai salah satu kawasan yang akan dioptimalisasi potensi perikanannya. Potensi perikanan Biak Numfor melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 717, mencapai 1.054,7 ribu ton per tahunnya dengan potensi produksi perikanannya mencapai 144,9 ribu ton atau berkontribusi sebanyak 13,7 persen.

Potensi yang besar tersebut, perlu dibarengi dengan adanya infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang baik. Untuk itu, pemerintah merencanakan optimalisasi Pelabuhan Biak dan Bandara Frans Kaisiepo yang nantinya digunakan untuk melakukan ekspor produk kelautan dan perikanan dari Biak Numfor.

“WPPNRI 717 ini berada di utara Provinsi Papua, kita belum fokus untuk mengembangkan hal ini, padahal mereka punya potensi kelautan dan perikanan yang besar sekali. Ikan pelagis besar, seperti ikan Tuna Mata Besar, Madidihang, dan Cakalang sangat besar potensinya di sini dan populasinya masih dalam kategori tidak overfished,” kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin dalam rapat koordinasi (rakor) untuk membahas kesiapan Kabupaten Biak Numfor, Jumat (16/4/2021) lalu.

Titik WPPNRI 717 sebagai salah satu titik yang perlu dioptimalkan, merupakan bagian terbaru dari program pemerintah, yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN). Jadi bukan hanya WPPNRI 714, 715, dan 718 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara , tetapi Provinsi Papua melalui Kabupaten Biak Numfor akan juga dikembangkan.

“Kita kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea Cukai, Pelindo, dan Angkasa Pura untuk menyiapkan Biak Numfor sebagai salah satu tempat untuk melakukan ekspor perikanan. Dari Biak bisa langsung ke Tokyo dan juga bisa langsung ke Hawaii atau Sydney kalau semua ini sudah jadi dengan pesawat dari Bandara Frans Kaisiepo,” kata Deputi Safri.

Selama ini untuk rute penerbangan internasional sudah ditiadakan, tetapi melalui program pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanannya di kabupaten ini, maka rute internasional akan kembali dibuka.

Selain itu, terdapat potensi peluang usaha dalam hal pengembangan armada perikanan tuna di area WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission). Armada kapal berjenis purse seine dan longline berukuran 24 meter ke atas dan berpendingin mampu dijadikan sebagai peluang usaha, karena adanya komoditas Tuna Mata Besar segar.

Meski begitu, pemerintah masih mengalami kendala dengan jumlah produksi produk kelautan dan perikanan berupa ikan segar yang masih mencapai angka ribuan saja. Baby Tuna sebanyak 3.078,51 kilogram, Cakalang sebanyak 6.500,34 kilogram, Malalugis sebanyak 2.225,81 kilogram, Deho sebanyak 3.445 kilogram, dan 911 kilogram.

Selain itu, infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang masih minim juga menjadi hal yang perlu diselesaikan, gill net sebanyak 3.723 buah dan pancing sebanyak 2.076 buah. Koperasi dan kapal penangkap ikan sebetulnya ada, tetapi masih kurang memadai. Kondisi eksisting ini terus dipantau oleh pemerintah yang nantinya akan berusaha dikembangkan secara bertahap.

Jika dilihat melalui kesiapan infrastruktur, memang masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam kaitannya dengan infrastruktur pelabuhan dan bandara. Untuk Pelabuhan Biak terdapat gudang seluas 3.800 meter yang direncanakan akan untuk dijadikan cold storage.

Selain itu, pelabuhan ini memiliki kedalaman 10 meter sampai 11 meter, ini cukup untuk 80.000 kapal. Begitu juga dengan Bandara Frans Kaisiepo yang sebetulnya memiliki lintasan pesawat yang cukup panjang, yaitu 3.570 x 45 meter. Hanya saja, perlu kembali direstorasi.

Walaupun begitu dari segi kesiapan ekspor, sebetulnya Kabupaten Biak Numfor sudah siap untuk melaksanakan ekspor, bahkan sudah melaksanakan ekspor perdana.

“Kita kalau ditanya terkait kesiapan, kita sudah siap untuk ekspor. Kita bahkan sudah sempat launching Papua Logistics Ecosystem yang mirip seperti sistem logistik pelabuhan di Batam yang lebih terintegrasi. Pelabuhan Biak ini, masuk ke dalam sistem ini yang nantinya mampu mempermudah perizinan logistik untuk produk sektor kelautan dan perikanan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Papua Akhmad Rofiq.

Pengembangan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah penghasil ikan yang mampu di ekspor perlu terus untuk dikaji dan dilakukan sinkronisasi dalam hal aturan, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara Kemenhub dan KKP. Kedepannya direncanakan akan diadakan pertemuan lebih lanjut terkait pembahasan hal ini bersama dengan para pelaku usaha dan para investor yang juga dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait.