INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ekonom senior Rizal Ramli turut angkat bicara soal rencana Pemerintah yang akan melakukan impor pangan 1 juta beras ditengah masa panen.

Dikatakan Rizal Ramli, dirinya menolak dan mendesak pemerintah agar segera menghapuskan sistem kuota impor lantaran dapat memiskinkan petani.

"Klo betul2 pro petani & pro pangan dalam negeri,, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani)," sebut Rizal Ramli, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari laman twitter @ramlirizal, pada Rabu (16/3/2021).

Kemudian, ia menyarankan ke Pemerintah agar sistem kuota impor tersebut dapat diganti dengan sistem tarif agar dapat melindungi petani.

"Sistem kuota impor diganti dengan sistim tarif, negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi!," sarannya.

"Ndak ruwet, tapi klo doyannya selfi2 doang dgn petani yo ambyar," sambung Rizal Ramli.

Tak berhenti disitu, Ia juga turut melampirkan sebuah tautan berita berjudul "Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras". 

Dalam unggahan berikutnya tersebut, dirinya mengungkapkan ada sejumlah menteri dan mantan menteri yang telah terlatih memiskinkan kalangan petani.

"Memang yang terlatih dapatkan Rp besar dari rente impor dari dulu ya Menteri-menteri Golkar atau Menteri ex Golkar. Perampokan lewat kebijakan itu sangat memiskinkan petani padi, tebu, bawang dan penambak garam," kata Rizal Ramli.

"Yang luar biasa @jokowi ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti sambil selfi-selfi petani," tutup Rizal Ramli.

Hingga berita ini dibuat, unggahan Rizal Ramli tersebut telah menuai beragam komentar dqri masyarakat.

"Impooor terooooos," ujar akun negeriku.

"Suka heran, tanah subur, ada food estate, buka lahan pertanian, dll tapi masih saja impor gede. Pak RR apakah data kebutuhan pangan tiap tahun minus terus kah? Buka ke media pak.," ujar Luqman Taufik.

"Impor beras untuk menekan permainan harga ditengkulak dengan menambah stock beras agar stock stabil..gmn bener gak teori itu prof?," tandas Firman cxs.

"Sekedar mengingatkan, Indonesia sudah anggota WTO sejak 1995. Tahun 2000, ASEAN mulai berunding perjanjian bebas tarif dengan Cina. Bapak waktu itu menjabat sebagai Menko Perekonomian, Keuangan dan Industri. Kalau benar pro petani harusnya waktu itu bapak tolak perjanjiannya.," ungkap Papapobre.