INDUSTRY.co.id - Surabaya, Sektor industri hilir kelapa sawit berperan penting dalam penciptaan nilai tambah sumber daya CPO nasional. Pemerintah menjadikan sektor industri hilir sawit sebagai prioritas nasional dan telah tersedia roadmap pengembangan industri hilir untuk memberi arah pembangunan ke depan.

Saat ini luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 11,9 juta hektare, 53 persen atau sebesar 6,36 juta hektare dimiliki swasta, 40 persen atau sekitar 4,7 juta hektare dimiliki rakyat, dan 7 persen atau sebesar 0,84 juta hektare dimiliki BUMN.

"Produksi CPO tahun 2016 sebesar USD19,6 miliar, produksi kita sedikit terlambat dikarenakan fenomena el nino. Sementera ekspor produk sawit dan turunannya pada tahun 2016 mencapai USD19,6 miliar," ungkap Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto di Surabaya (17/4/2017).

Saat ini indutsri hilir kelapa sawit mengalami tantangan dan permasalahan yang cukup rumit, mulai dari tarif bea keluar, harga gas bumi, belum adanya kepastian mengenai standar pengolahan limbah SBE, resolusi perlemen eropa, hingga tuduhan dumping.

Dalah hal bea masuk, Kemenperin telah mengirim surat kepada Kementerian keuangan untuk melakukan pembahasan dan perhitungan ulang atas tarif bea keluar dan tarif dana perkebunan kelapa sawit khusus untuk produk minyak goreng kemasan dan biodesel supaya dibebaskan.

"kami juga telah mengusulkan sektro industri oleokimia untuk mendapatkan diskon harga gas bumi tahap II. Dan kami juga sedang mengkaji upaya impor gas bumi secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri," tambah Panggah.

Sedangkan untuk standarisasi pengolahan limbah, Kemenperin telah mengusulkan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memasukkan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk De-OBE pada Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS).

"Proses penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sedang dilaksanakan pada tahun 2017 ini," tutup Panggah.