INDUSTRY.co.id - Medan - Dewan Minyak Sawit Indonesia mengingatkan Uni Eropa bahwa untuk menggantikan 10 juta ton sawit kebutuhan selama ini dengan minyak rapeseed atau minyak bunga matahari diperlukan areal tanam baru seluas 15 juta hektare.

"Luas tanam baru bunga matahari itu hampir 4 kali luas Belanda. Hal itu tentunya akan mengorbankan vegetasi lain sehingga mengganggu kelestarian lingkungan dan menambah emisi karbon," kata Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun di Medan, Kamis (13/4/2017

Kondisi itu, kata dia, tentu saja bertolak belakang dengan latar belakang langkah Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi parlemen UE tersebut.

"Semua asosiasi terkait sawit meminta Komisi dan Presiden UE mempertimbangkan resolusi Parlemen UE itu. Dengan memperhatikan kesungguhan produsen minyak sawit Indonesia dalam mencapai praktik sustainable palm oil sepenuhnya diharapkan resolusi yang tidak adil itu ditolak," katanya seperti dilansir Antara.

Derom menegaskan, petani, pengusaha sawit dan pemerintah Indonesia berharap agar UE memelihara sikap saling menghargai agar petani sawit Indonesia yang sangat memperhatikan imbauan masyarakat UE untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak akan berubah sikap.

Ketika dunia disadarkan akan ancaman pemanasan global, ujar Derom, industri sawit ikut sadar dan melakukan koreksi dengan bergerak ke arah praktik yang berkelanjutan.

Derom menjelaskan, Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik berkat adanya peluang yang tersedia oleh perkebunan dan industri sawit.

Dengan pencapaian tingkat kesejahteraan itu, kemiskinan sudah dapat dikurangi secara signifikan di berbagai daerah pedalaman Indonesia.

"Diiharapkan masyarakat dunia memberi kesempatan bagi industri sawit untuk melanjutkan langkah-langkah ke arah sustainability yang sudah dimulai secara sungguh-sungguh sejak tahun 2011 dengan penerapan standar ISPO oleh pemerintah Indonesia,"katanya.

DMSI dan asosiasi sawit lainnya, berharap UE yang mempromosikan perdagangan bebas bisa memahami bahwa tuntutan keinginan memajukan perekonomian telah menjadi penyebab adanya praktik yang tidak semestinya dipandang dari standar negara maju.

"UE selayaknya memberi kesempatan kalaupun tidak membantu dengan tetap menjaga perdagangan bebas sepenuhnya tanpa menggunakan halangan non-tarif apalagi dengan mencari-cari alasan yang masih perlu pembuktian," katanya.