INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah gencar memberikan sejumlah pelonggaran pembayaran kredit atau cicilan pinjaman kepada pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Menanggapi itu, Ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai itu sangat berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kedepannya.

“Relaksasi penundaan pembayaran pinjaman hinggga akhir tahun ini justru dapat mendatangkan masalah lantaran belum adanya jaminan pelaku usaha untuk membayar tagihan pinjaman di tahun depan. Terlebih hingga saat ini belum adanya bantuan dari pemerintah agar usaha mereka dapat berjalan,” kata Chatib Basri dikutip dari video confrencenya dengan IDX, pada Jumat (26/6/2020).

Menurut Chatib, yang harus dilakukan Pemerintah adalah dengan meningkatkan permintaan agar daya beli masyarakat semakin kuat. 

“Bener tidak setahun kedepan akan baik? Riil problem saja muncul di tahun 2021, kenapa? Karena sekarang saja kredit UMKM bisa di restrukturisasi, tapi setelah enam bulan tahu akan balik gak? Bisa jalan tidak bisnisnya?,” kata Chatib.

Ditegaskan Chatib, kita tahu apapun yang bisa di restrukturisasi UMKM Rp10 miliar kebawah itu bisa diperpanjang. 

“Tapi, Maret nanti itu tidak bisa diperpanjang dan itulah problem yang akan muncul di bank. Dan masyarakat akan tahu nanti pada kuartal di 2021,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, menurut Chatib perbaikan ekonomi tidak bisa jika dari penurun bunga saja. 

“Kenapa permintaan kredit turun, buat apa kredit? Ya karena tidak ada yang beli barang dan tidak ada permintaan. Untuk itu permintaan harus dilakukan, biar dunia usaha lebih expand. Harus fiskal bukan moneter. Ngasih uang ke orang lewat BLT, tapi sayangnya yang dikasih uang itu orang miskin bukan masyarakat menengah,” pungkasnya.