INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam rapat kerja anggota Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo secara virtual, anggota Komisi IV DPR RI Muslim dari fraksi Demokrat mempertanyakan ada perbedaan data antara Presiden Jokowi dengan Mentan Syahrul terkait puluhan provinsi mengalami defisit pangan. 

"Apa yang disampaikan Pak Menteri dengan Presiden ini suka bertolak belakang. Kami minta persoalan data ini ke depan betul-betul bisa dikelola dan dimaksimalkan," ucap Muslim Senin (4/5).

Selain Muslim, pertanyaan serupa juga datang dari Johan Rosihan fraksi PKS. Johan mengatakan, kalau Pak Menteri selalu menyebut stok aman, sementara Presiden Jokowi mengungkapkan ada defisit pangan.

"Dalam setiap raker kita dengan Pak Menteri, bapak selalu menyampaikan bahwa stok kita aman, stok kita aman, stok kita aman. Tetapi dalam ratas terakhir Presiden menyampaikan ada 17 provinsi, 88 kabupaten/kota, 936 kecamatan yang masuk dalam rawan pangan kronis. Bahkan 31 provinsi mengalami defisit pangan," tanya Johan.

Sementara itu, Mentan Syahrul menepis adanya perbedaan data pangan antara dirinya dengan Jokowi, pihaknya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Apakah ada yang berbeda data Menteri Pertanian dengan Bapak Presiden? Atau apakah data Bapak Presiden berbeda dengan pertanian? Jawaban saya, tidak. Data yang dipegang Bapak Presiden dan Menteri Pertanian adalah satu, data itu dari BPS," Jawab Mentan Syahrul. 

Mentan Syahrul juga menjelaskan, data defisit pangan di beberapa wilayah yang dibeberkan Jokowi merupakan data yang sama dengannya.

"Kami jamin persis, saya tidak membohongi Presiden, dan Presiden betul-betul menggunakan data yang ada," tegasnya.

"Memang ada beberapa provinsi yang mengalami defisit komoditas pangan. Namun, jika dihitung produksi dengan kebutuhan secara nasional, maka hasilnya surplus," jelas Mentan.