INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya menarik investasi di Tanah air, salah satunya dari Korea Selatan (Korsel). Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Korsel mengumumkan akan segera membangun pusat bisnisnya di Indonesia.

"Kami menyambut baik rencana pembangunan pusat bisnis Korsel di Indonesia, tentunya ini menjadi kabar baik," kata Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Doddy Rahadi saat membuka seminar "Industrial park in Indonesia" di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dijelaskan Doody, guna mengakomodasi realisasi investasi dan rencana investasi kedepan, maka perlu dibangun kawasan industri. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa industri harus berada di dalam kawasan industri.

Saat ini, terdapat 112 kawasan industri operasional dengan cakupan wilayah mencapai lebih dari 52 ribu hektare (ha). Selain itu, terdapat 38 kawasan industri yang berada dalam proses kontruksi dan 10 kawasan industri yang berada dalam proses perencanaan. Dari 112 kawasan industri operasional, 64 diantaranya berlokasi di Pulau Jawa, sisanya terletak di Pulau Sumatera 37 kawasan industri, Kalimantan 8 kawasan industri, dan Sulawesi 3 kawasan industri. 

Direktur Jenderal Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan, pihaknya akan manggandeng investor Korsel untuk berkolaborasi mengembangkan kawasan industri di luar Jawa. "Kita akan ajak kolaborasi untuk mengembangkan kawasan industri luar Jawa termasuk Papua, walaupun di Pulau Jawa juga tetap kita dorong yang sifatnya hi-tech dan eskpor oriented," terang Warsito.

Menurut Warsito, seminar yang dihadiri oleh puluhan investor asal Korsel ini bisa menjadi media untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, salah satunya terkait aksesibilitas dan infrastruktur. "Pemerintah kan telah menyiapkan infrastrukturnya, jadi mereka tinggal mengisi saja. Saya optimis dengan danaya kolaborasi ini percepatan penmgembangan kawasan industri di luar Jawa akan terjadi," ungkapnya.

Diakui Warsito, selain Hyundai masih ada beberapa perusahaan asal Korea Selatan yang menyatakan minatnya untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Namun, lanjut Warsito, 60 persen perusahaan asal Korsel masih menyatakan minatnya untuk berinvestasi di kawasan industri Pulau jawa, sisanya 40 persen di luar Pulau jawa.

"Sejauh ini yang kami temui masih 60 persen dari mereka menyatakan minatnya di kawasan industri Jawa, sisanya di luar pulau Jawa," katanya.

Untuk menarik investor, tambah Warsito, pihaknya telah mengusulkan insentif bagi perusahaan yang membangun pusat pengolahan limbah, power plant, serta kewenangan konsesi akses pelabuhan 100 tahun. "Ini strategi yang sedang kita dorong agar para investor akan semakin melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi," ungkap Warsito.

Dikesempatan yang sama, perwakilan Duta Besar Korsel untuk Indonesia Jaen Jo Young mengparesiasi langkah pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perindutrian yang telah banyak membantu pengusaha-pengusaha asal Korsel yang ada di Indonesia. 

Dijelaskan Jean Jo, hubungan kerjasama antara Korsel dengan Indonesia semakin meluas dalam berbagai bidang. Apalagi setelah kedua negara memproklamasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Korea-Indonesia (CEPA). "Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, tren investasi korsel di Indonesia akan semakin meningkat," ungkap Jean.

Diakui Jean, pemerintah Korea berencana untuk membuka Korea-ASEAN Financial Coorporation Center di Jakarta tahun ini. "Tentu tren seperti ini akan membutuhkan kawasan industri, karena banyak perusahaan Korea mau datang ke Indonesia," terangnya. 

Berdasarkan data yang dihimopun Kemenperin, Korea Selatan menempati ranking tujuh dala realisasi investasi asind di Indonesia pada tahun 2019 dengan total investasi mencapai USD 1.070.210.

Investasi ini tersebar dalam lima subsektor industri terbesar yaitu, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 19%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki 12%, industri karet, barang dari karet dan plastik 9%, industri furnitur 8%, dan juga industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 5%.