INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) kemungkinan besar tidak akan menuruti permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ingin penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) diundur hingga 2023 atau 2025. Kemenhub memutuskan relaksasi hanya mundur setahun, yakni diterapkan pada 2022.

Zero ODOL atau pembasmian truk-truk obesitas dan kelebihan muatan telah ditargetkan Kemenhub berlaku pada 2021. Persiapan proyek ini sudah dimulai pada 2019 melalui melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).

Pada bulan lalu Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang diketahui meminta kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melalui surat agar Zero ODOL ditunda sampai 2023 atau 2025. Menperin Agus beralasan proyek ini bisa menurunkan daya saing industri sebab pelaku usaha mesti menambah investasi untuk menambah jumlah angkutan.

Bukan cuma itu, ia juga menyebut ada potensi kemacetan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, meningkatkan emisi, menambah kecelakaan, dan meninggikan biaya logistik.

Budi Karya pada pekan lalu menyatakan sudah bicara informal dengan Agus, dia menyebut memberikan toleransi dari segi waktu.

"Saya informal sudah bicara dengan Menperin, kami mungkin akan mentolerir dari segi waktu. Dia (Menperin) mintanya 2024, tapi kami mungkin akan kasih sampai 2022," kata Budi di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, finalisasi soal hal ini bakal diselesaikan pada pekan ini melalu rapat lintas kementerian.

"Ya minggu ini mau finalisasi. Saya mau rapat dan pak menteri kemarin memerintahkan saya minggu ini mengundang PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], menperin, dan ada menteri perhubungan, sekaligus korlantas," kata Budi Setiyadi yang menyebut rapat bisa digelar Kamis atau Jumat.

Dalam rapat tersebut, Budi menyatakan bakal membawa pernyataan Zero ODOL berlaku pada tahun 2022. "Rapat ini internal kementerian. Jadi kalau udah baru kami sampaikan ke mereka. Dan keputusan rapat bakal dikukuhkan melalui surat keputusan," tutupnya.