INDUSTRY.co.id - Jakarta- Indonesia akan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur untuk mendorong pembangunan di Afrika, terutama melalui perbaikan kerangka kerja pada program “Compact with Africa”. Hal tersebut ditegaskan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dalam pertemuan Forum G20 di Jakarta, Kamis (23/03/2017).

Sri Mulyani mengemukakan, program ini muncul mengingat Afrika, benua berpenduduk 600 juta jiwa dan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, hingga kini masih mengalami ketertinggalan pembangunan.

Karena itu, demikian Sri Mulyani, sebagai negara yang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Afrika, yakni sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, Indonesia akan bersungguh-sunguh mendukung program ini serta akan melibatkan sektor swasta dan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, sektor swasta dan BUMN Indonesia harus ikut terlibat untuk memanfaatkan program ini sebagai kesempatan untuk memperluas investasi dan usaha ke benua Afrika yang masih tertinggal. Indonesia selama ini sudah terlibat dalam program selatan-selatan dan triangular serta melalui lembaga keuangan internasional di International Development Association (IDA)-Bank Dunia.

“Kerjasama strategis ini dilakukan diantara negara-negara berkembang. Indonesia memberikan bantuan teknis di bidang pertanian dan keuangan. Kementerian Keuangan sering menerima kunjungan mereka yang ingin belajar mengelola keuangan negara, utang maupun transfer ke daerah,” papar Sri Mulyani.

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, pihak Indonesia meminta agar G20 menugaskan Global Infrastructure Hub (GIH) dan Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA) untuk membantu mekanisme dan kesiapan pembiayaan infrastruktur di negara-negara Afrika.

Pertemuan G20 Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dilaksanakan di Baden, Jerman, pada 17-18 Maret 2017. Forum tersebut menghasikan komitmen untuk mendukung strategi pertumbuhan yang lebih kuat, berkesinambungan, berimbang dan inklusif untuk menjaga momentum pertumbuhan global dalam jangka panjang.

Pada pertemuan itu, Indonesia menegaskan perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak dan siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis (AEOI) mulai 2018.

Indonesia juga mengajukan keinginan untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) guna memberikan kontribusi dalam pemberantasan pencucian uang maupun pendanaan terorisme dan meminta dukungan dari negara-negara anggota G20. Kendati demikian, pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan bersama di bidang perdagangan internasional, yang harus diantisipasi oleh Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.***