INDUSTRY.co.id - Jakarta - Real Estate Indonesi (REI) menyatakan kuota rumah bersubsidi dengan skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) bakal habis pada April mendatang. 

Dengan kata lain, masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah bersubsidi pasca-April bakal kehabisan.

Ketua Umum REI, Totok Lusida mengatakan bahwa tahun ini alokasi rumah FLPP dari pemerintah sebanyak 102 ribu unit rumah dengan besaran anggaran subsidi Rp 11 triliun.

Namun, anggaran tersebut diperkirakan hanya cukup untuk membangun 97,7 ribu unit rumah lantaran sebanyak Rp 2 triliun dari alokasi subsidi 2020 telah dipakai untuk menutupi kekurangan FLPP tahun 2019.

"April kita perkirakan akan habis karena permintaan rumah bersubsidi oleh MBR masih tinggi. Padahal, kebutuhan backlog rumah kita sekitar 280 ribu unit per tahun," kata Setyo dalam Konferensi Pers di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1).

Totok menjelaskan, pada tahun 2020 ini setidaknya kebutuhan rumah bagi MBR sebanyak 260 ribu unit dengan kebutuhan anggaran Rp 29 triliun. Ia menegaskan bahwa penyediaan rumah bersubsidi akan sangat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan hunian layak.

Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi kekurangan anggaran demi penyediaan rumah bersubsidi. 

Lebih lanjut, Totok mengatakan, REI bersama sejumlah asosiasi pengembang properti telah menyiapkan beberapa alternatif untuk bisa dipilih pemerintah dalam penyediaan anggaran FLPP agar kuota rumah bersubsidi bisa ditambah.

Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu pembangunan rumah FLPP sebanyak 168 ribu unit dengan anggaran subsidi Rp 7,1 triliun. Adapun, tahun 2018 pemerintah mengalokasikan dana Rp 4,5 triliun untuk pembangunan 42 ribu unit rumah sederhana. Namun, realisasinya melonjak hingga 260 ribu unit rumah karena permintaan yang besar.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya mengatakan, jika penyediaan rumah bersubsidi berakhir pada April mendatang, maka selanjutnya untuk periode Juni-Desember rumah sederhana harus dibeli tanpa subsidi.

"Dan, kalau tahun depan adalagi subsidinya mulai awal tahun ini akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat berpendapatan rendah. Padahal, mereka adalah objek yang harus kita bantu," kata Endang.

Itu sebabnya, pemerintah harus memperbesar anggaran FLPP tahun ini agar pembangunan rumah bersubsidi bisa ditambah. Terlebih, 60 persen pengusaha pengembang properti di Indonesia bergerak di sektor rumah sederhana.