Dukungan BTP Sebagi Komisaris Utama PT Pertamina

Oleh : Herry Barus | Senin, 25 November 2019 - 09:30 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Selain Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyetujui Bsuki Tjahja Utama (BTP/Ahok) Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Sejumlah tokoh juga mendukung BTP menduduki jabatan yang dilanksanakan mulai Senin (25/11/2019)

Fifi Lety Tjahaja Purnama, adik Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, mendukung kakaknya menjalankan tugas sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Untuk negara, dikasih tugas apa saja tentu harus didukung," kata Fifi Lety Tjahaja Purnama, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).

Menurut dia, semua warga negara berhak berbakti kepada bangsa dan negara.

"Karena melayani negara dan rakyat adalah kewajiban setiap warga negara," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina menjadi buah bibir di masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha mengaku, tidak mempermasalahkan penunjukkan Ahok untuk memimpin perusahaan plat merah itu. Pasalnya sudah sesuai syarat dan ketentuan berlaku. "Siapa saja boleh jadi komut di BUMN asal memenuhi persyaratan, ketentuan, dan tentu etika," ujar Mohammad Toha kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tetap mendukung Ahok. Dia bahkan menilai selain pemerintah maka tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pejabat yang akan mengisi posisi strategis.

"Memang dia siapa?" kata Luhut di kantornya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, track record mantan Gubernur DKI itu sudah terbukti, sehingga diyakini bisa mengurus Pertamina. Misalnya kala berani berpolemik soal anggaran dengan DPRD.

"Itu orang baik, mau bikin lurus, bersih ya mungkin tidak mau dibersihkan," kata Menko Luhut.