INDUSTRY.co.id - Jakarta-Janji para kandidat saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) dituding merugikan investor. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu investor mengurungkan niatnya berinvestasi di daerah tersebut.

Para kandidat kerap memberikan janji yang merugikan pengusaha ataupun investor, di antaranya terkait upah buruh.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, upah buruh kerap jadi alat politik. Para kandidat kepala daerah bahkan berani menjanjikan kenaikan upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) meski produktivitas rendah.

"Saat pilkada para kandidat janjikan UMR naik. Ini merugikan investor dan akhirnya mereka pada kabur," ungkap Putu di Jakarta (9/3/2017).

Putu menambahkan, beberapa industri tekstil diketahui pindah ke Jawa Tengah lantaran pemerintah daerah (pemda) di wilayah tersebut menjanjikan UMR yang stabil dan seimbang.

"Kepastian semacam inilah yang dicari investor. Adapun, janji menaikkan UMR dinilainya justru merugikan masyarakat. Sebab, bila investor kabur, lapangan pekerjaan akan berkurang," terangnya.

Ada lima penghambat investasi di Indonesia. Selain rendahnya produktivitas dan janji kenaikan UMR, penghambat lain yaitu harga energi yang tak stabil. Padahal, energi menjadi salah satu unsur biaya produksi yang diperhitungkan oleh investor.

Selain itu, ada juga penghambat berupa infrastruktur logistik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang belum memadai dan juga tingginya bunga pinjaman

Diperlukan upaya seperti penyelenggaraan pendidikan vokasional untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar di luar Pulau Jawa supaya biaya logistik menurun.

"Alhasil, investor berminat menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa," tutup Putu.