INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng tiga perguruan tinggi untuk menyusun strategi nasional untuk pengembangan UMKM Indonesia. 

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si di Jakarta, Kamis (9/5/2019), mengatakan Strategi Nasional tersebut dibutuhkan mengingat banyaknya Lementerian/Lembaga yang menangani UMKM di Indonesia mulai dari aspek pajak, akses keuangan, akses pembiayaan, inklusif gender, produktivitas, data, dan banyak hal lainnya namun belum ada pedoman utama agar semua dapat berkesinambungan.

Rully mengatakan, dalam rapat yang berlangsung pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, tiga perguruan tinggi yakni SBM ITB, IPB, dan UI, bersama jajaran internal Kementerian Koperasi dan UKM sepakat diperlukan Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia yang dapat dipedomani oleh semua lini stakeholders agar regulasi yang dikeluarkan dan program yang dijalankan dapat bersinergi dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM secara komprehensif tanpa saling tumpang tindih.

"UMKM selama ini berjalan auto pilot, dan pemerintah perlu hadir dalam hal-hal strategis", katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan Strategi Nasional ini adalah pekerjaan penting dan besar, dan menargetkan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional pada 2020.

Beberapa masukan dari pihak akademisi untuk penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia diantaranya perlunya mapping program, regulasi, dan tupoksi Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM dan perlunya leader kebijakan UMKM di Indonesia.

“Mereka menyampaikan perlu adanya entrepreneurship education yang mencakup monitoring, evaluasi, dan mentoring untuk membentuk ekosistem dan perlu adanya treatment yang berbeda untuk masing-masing skala pelaku UMKM mengingat mayoritas pelaku UMKM 98% adalah usaha mikro, bahkan mayoritas berada pada tingkat ultra mikro,” katanya.

Selain itu, perlu adanya leader kebijakan UMKM yang kuat baik menyempurnakan yang sudah ada saat ini, atau membentuk komite maupun pokja lintas stakeholders untuk kebijakan UMKM di Indonesia.

Para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM kata Rully juga telah sepakat untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM sebagai guidelines arah kebijakan UMKM nasional yang terpadu dan inklusif. 

Penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM menjadi sangat krusial dan perlu menitikberatkan pada proses identifikasi kebijakan yang terpadu melalui koordinasi dan sinergi yang optimal antar stakeholder dan K/L yang terlibat sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. 

Selanjutnya penyusunan Strategi Nasional Pengembangan UMKM Indonesia akan diinisiasi dan dikoordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM selaku lead kementerian terkait kebijakan UMKM, dimana akan dilakukan pelibatan pihak-pihak internal untuk perumusan draft Strategi Nasional.