INDUSTRY.co.id -

Cianjur Dalam rangka memastikan komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dengan baik dan lancar, Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau langsung Gudang Lini III Pasir Hayam yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Turut mendampingi pula Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat dan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Achmad Tossin Sutawikara.

Menteri Rini mengatakan bahwa PT Pupuk Indonesia telah memastikan stok pupuk bersubsidi terjamin hingga tiga bulan ke depan. Ia pun mendorong agar Perseroan bisa terus meningkatkan efisiensi dan pelayanannya kepada para petani. "Pupuk Indonesia saat ini sudah menyiapkan pupuk bersubsidi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 3 bulan ke depan" kata Rini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Pertanian Nomor 47/Permentan/PP.310/11/2018, BUMN Produsen pupuk, Pupuk Indonesia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dengan total sebanyak 8,8 juta ton. Tercatat hingga 31 Januari 2019 pupuk bersubsidi di tingkat Nasional telah diserap sebanyak 867 ribu ton atau 10% dari alokasi tahun 2019.

Dalam penugasannya, Pupuk Indonesia terus menjalankan berbagai strategi untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi agar penyalurannya selalu optimal, salah satu strateginya adalah dengan mewajibkan Anak Usaha Produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan non subsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk.

Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami telah mengantisipasi dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi, menambah jumlah tenaga pemasaran di daerah dan juga memperkuat armada transportasi darat dan laut," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat.

Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk Nasional selalu terjaga dan distribusinya tidak terganggu. Hingga 7 Februari 2019 stok pupuk subsidi Nasional di Lini III (gudang yang berlokasi di Kabupaten) dan Lini IV (kios resmi) total sebesar 1,39 juta ton. Jumlah tersebut dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh Pemerintah, jumlah berlimpah ini belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi. Adapun rincian stok Lini III & IV tersebut terdiri dari 454.788 Urea, 452.921 ton NPK, 148.398 ton Organik, 192.613 ton SP-36 dan 145.682 ton ZA. Penyaluran tersebut dilakukan melalaui Gudang yang tersebar di seluruh daerah dan pelosok Nusantara.

Dengan target penyaluran Pupuk subsidi sebesar 2.293.833 juta ton hingga Maret ini, kami prioritaskan untuk kebutuhan sektor tanaman pangan" tambah Aas.

Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, Aas kembali menegaskan bahwa stok dan penyaluran pupuk akan terus dimonitoring. Hingga 7 Februari 2019 stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat mencapai 151.252 ton atau tiga kali lipat dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, jumlah tersebut terdiri dari 51.968 ton Urea, 54.438 ton NPK, 22.966 ton SP36, 12.111 ton ZA dan 9.770 ton Organik. Jumlah itu dipastikan aman hingga bulan Maret ini berakhir tegas Aas.

Selain berbagai upaya pengamanan stok pupuk bersubsidi yang terus dilakukan, Pengembangan sistem monitoring stok pupuk SIAGA kini telah diterapkan di pulau Jawa, selanjutnya sistem tersebut akan menjadi pilot project secara Nasional. Sistem SIAGA diharapkan dapat memberikan peringatan dini sehingga dapat segera diterapkan di wilayah wilayah yang berpotensi untuk mengalami hambatan dalam proses distribusi sehingga dapat segera dilakukan realokasi.

Pastikan Petani Terdaftar dalam RDKK

Selain berbagai upaya untuk mengmankan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menghimbau petani agar bergabung dengan kelompok tani, sehingga akses untuk memperoleh pupuk subsidi bisa lebih mudah. Sebab, Pupuk subsidi hanya dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memilki Rencana Definitif Kebutuan Kelompok (RDKK) sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Pertanian. RDKK berfungsi untuk menentukan alokasi pupuk subsidi yang didasarkan pada pengajuan.

Sebagai upaya antisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan anggota Holding Pupuk untuk menyediakan pupuk nonsubsidi di kios resmi, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai langkah Pupuk Indonesia dalam memastikan pelayanan kepada konsumen, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses melalui nomor 0800108001 (Toll Free), SMS melalui 082210010081 dan email melalui pemasaran@pupuk-indonesia.com.