INDUSTRY.co.id, Jakarta -  PT Pos Indonesia (Persero) menargetkan laba bersih pada tahun ini berada di kisaran Rp300 miliar.  Direktur Keuangan Pos Indonesia, Eddi Santosa mengatakan, pihaknya masih akan menggantungkan nasib perusahaan pada bisnis surat dan paket pos. Sektor itu berkontribusi ke pendapatan usaha perusahaan sebesar 53 persen dengan nominal Rp2,67 triliun pada 2017.

Kontribusi kedua berasal dari jasa keuangan sebesar Rp971 miliar, diikuti ritel dan properti Rp363 miliar, logistik Rp353 miliar, teknologi informasi Rp5,4 miliar, dan pendapatan lainnya Rp710,67 miliar. "Jadi 2019 masih konservatif, masih surat," tutur Eddi, Kamis (7/2/2019).

Ia enggan menyebut pasti target laba bersih itu naik atau turun dibandingkan dengan posisi 2018. Pasalnya, laporan keuangan tahun lalu masih dalam proses audit.

"Kalau penjualan mungkin Rp5,9 triliun. Naik Rp500 miliar dari posisi 2018," ucap Eddi.

Tahun ini, menurut dia, perusahaan akan berupaya penuh untuk mendapatkan proyek dari pemerintah meski harus melalui proses tender seperti kepada korporasi swasta. Pos Indonesia akan menambah fasilitas untuk pengiriman barang dari Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kami harus layani dengan rapi, sistem pengendalian yang rapi, teknologi informasi rapi, sehingga cocok dengan yang mereka inginkan. Misalnya kirim alat kesehatan kan perlu pelayanan khusus tidak sembarangan truk," papar Eddi.

Tak hanya kepada K/L, ia juga akan menyasar kerja sama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kerja sama ini menyangkut pengiriman dokumen perusahaan.

"Logistiknya kirim-kirim BRI satu tahun saja sudah berapa triliun itu, PLN berapa triliun. Kami kolaborasi," ucap Eddi.

Eddi juga menerangkan manajemen juga perlu memperkuat dari sisi pemasaran agar dapat memenangkan tender. Selain itu, harga pengiriman logistik juga akan dibuat lebih kompetitif dengan perusahaan logistik lainnya.

"Sebenarnya peluang terbuka lebar," imbuh Eddi.

Lebih lanjut Eddi menjelaskan perusahaan akan lebih menggenjot bisnis properti dengan menyewakan aset Pos Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Eddi mencontohkan manajemen kini sedang bernegosiasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berniat menggunakan salah satu kantor Pos Indonesia.

"Tapi bukan jual aset. Nanti kami konversi menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pos Indonesia. Lalu Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL. Jadi kalau 30 tahun HGB habis, perpanjang letaknya ke HPL. Aset tetap aman," jelas Eddi.

Dengan kata lain, kewenangan Pos Indonesia atas sejumlah aset propertinya tak hilang begitu saja. Namun, seperti disewakan untuk beberapa tahun.

"Aset dimaksimalkan tanpa kehilangan kepemilikannya. Tapi harus diurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)," tutur Eddi.

Dengan bisnis seperti ini, ia berharap pendapatan dari anak usahanya, PT Pos Properti Indonesia bisa meningkat tahun ini. Eddi berharap penyewaan aset properti seperti ini bisa mulai dilakukan pada semester I tahun 2019.