INDUSTRY.co.id - NusaDua- Bank Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan “Forum Investasi Indonesia 2018” yang mengangkat mengenai paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur. Kegiatan dilaksanakan hari ini (09/10) di Bali sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018.

Topik pembiayaan infrastruktur dipilih mengingat Indonesia, sebagai negara berkembang, masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Salah satu kunci kesuksesan pembangunan tersebut adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung kepada Pemerintah, melainkan didukung oleh pembiayaan swasta.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

Salah satu bagian kegiatan adalah forum diskusi panel, yang membahas mengenai berbagai hasil asesmen dan rekomendasi terkait upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek, antara lain peningkatan credit rating proyek infrastruktur serta strategi untuk memperoleh pembiayaan yang lebih efisien.

Forum juga membahas berbagai isu pembiayaan infrastruktur, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Hadir dalam diskusi panel ini narasumber dari berbagai sumber yaitu lembaga multilateral, manajer investasi, lembaga pemeringkat global, Komite Percepatan Proyek Infrastuktur Prioritas (KPPIP) dan BUMN, dengan melibatkan lebih dari 200 investor potensial.

Seperti dilansir dari Humas Kemen BUMN, dalam kasus Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5%-7%, RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan PSN dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai USD307 miliar.

Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan. Diestimasikan 60% dari total pendanaan atau setara USD181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31% dari total pendanaan atau setara USD94 miliar berasal dari pendanaan BUMN.

Namun demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan keterlibatan sektor swasta, diantaranya keterbatasan kapasitas sumber daya dalam penyelesaian proyek berskala besar. Selama ini, BUMN dengan dukungan Kementerian BUMN berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrumen pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta lainnya. Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan juga mendapatkan pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai dengan standar internasional.    

Usaha melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur telah mulai membuahkan hasil. Pada 11 Oktober 2018, akan ditandatangani 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN, dengan total nilai proyek sekitar USD13,6 miliar. Penandatanganan tersebut mencerminkan tingginya minat investor domestik dan luar negeri untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur di Indonesia, serta mempertegas bahwa inovasi pembiayaan infrastruktur di pasar keuangan Indonesia terus berkembang.

Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya pernyataan efektif dari OJK terkait penerbitan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) oleh Mandiri Manajemen Investasi yang akan terus didorong perkembangannya. Inovasi lainnya adalah fasilitas hedging syariah yang mendampingi pemberian kredit syariah, yaitu hedging syariah pertama yang dilakukan di pasar keuangan syariah domestik.   

Sebagai rangkaian Forum Investasi, dilakukan pula peluncuran buku “Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)”. Buku tersebut merupakan roadmap yang disusun oleh tiga otoritas keuangan Indonesia yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Dalam roadmap yang disusun tersebut, pengembangan pasar keuangan Indonesia akan dilandasi oleh 3 pilar yaitu, (i) sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, (ii) pengembangan infrastruktur pasar, serta (iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi.

Sementara tujuan akhir dari strategi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang tertuang dalam SN-PPPK adalah untuk membentuk pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman, yang dituangkan ke dalam berbagai program strategis di berbagai segmen pasar yaitu pasar modal, pasar valuta asing, pasar uang, dan pasar keuangan syariah, termasuk didalamnya terkait dengan dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan diskusi panel, peluncuran buku, serta pertemuan bilateral antara otoritas, investor dan BUMN, Forum Investasi Indonesia 2018 diharapkan mampu meningkatkan pemahaman bersama atas pembangunan infrastruktur saat ini dan peluang investasi pada sektor infrastruktur Indonesia ke depan.