INDUSTRY.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengecek kesiapan penyaluran beras dan gula kepada warga masyarakat yang berhak melalui penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Kita kan akan memulai mendistribusikan beras dan gula ini melalui kartu," kata Presiden Jokowi di Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta kawasan Kelapa Gading, Selasa (14/2/2017).

Presiden Jokowi menyebutkan pendistribusian beras, gula dan kebutuhan pokok lain melalui kartu itu akan diluncurkan pada 23 Februari 2017 "Akan diluncurkan pada 23 Februari nanti di 44 kota, saya lihat persiapannya, nanti akan disiapkan seperti ini," kata Jokowi sambil menunjukkan beras dan gula dalam kemasan.

Untuk beras sudah ada mereknya Beraskita sedangkan untuk gula bermerek Maniskita.

"Yang beras dijual Rp8.500 per kg dan Maniskita dijual Rp12.500 per kg. Gula di luar harganya Rp15.000 per kg," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan kemasan dan kualitas beras dan gula itu sudah bagus.

"Saya kira pola seperti ini yang akan kita coba di 44 kota, kalau lancar dan baik baru akan dilakukan di kota-kota lain," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan berupa beras untuk Sri Lanka yang menghadapi kerawanan pangan karena kekeringan, Presiden mengatakan pengiriman beras itu atas permintaan Presiden Sri Lanka Sirisena.

Presiden menyebutkan persahabatan Indonesia dengan Sri Lanka sudah sejak lama. Sejak KAA 1955 kedua negara berada pada satu blok yang sama, kemudian pada Gerakan Non Blok juga sama.

"Sejarah seperti itu yang kita lihat sehingga saat Presiden Sirisena menyampaikan surat kepada saya tentang kondisi kerawanan pangan karena kekeringan itu kita respon dengan cepat karena memang Pak Dubes Sri Lanka di Jakarta menyampaikan lebih cepat lebih baik," katanya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu Menlu Retno LP Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani.

Juga hadir Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan perwakilan Pemerintah Sri Lanka.(iaf)