INDUSTRY.co.id, Jakarta - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Qlue bekerjasama memantau pemilihan kepala daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi.

Ketua Umum Mastel Kristiono usai pemaparan survei terkait Hoax di Jakarta, Senin, mengatakan, melalui platform Qlue maka masyarakat dapat mengirimkan berbagai temuan yang terjadi dalam pilkada baik pelanggaran maupun kecurangan.

"Qlue platform yang berbasis lokasi dan realtime, kalau dia melaporkan dia tahu posisinya di mana, salah satu yang kita kerjasamakan, misalnya, kawal pilkada, karena dia bisa melaporkan kecurangan, kecurangan ada di TPS (tempat pemungutan suara) berapa, kan kita bisa yakini karena dia ada di situ," katanya.

Pejabat Pemasaran dan Penjualan PT Qlue Performa Indonesia, Ivan Tigana mengatakan, kerja sama strategis Qlue dan Mastel untuk meningkatkan kinerja Qlue yang telah merambah enam kota. Hal ini mengingat jaringan dan pengalaman Mastel yang luas.

Ivan mengatakan, fokus pantauan pilkada, yaitu untuk mengetahui sebaran pelanggaran yang terjadi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi baik pasangan calon, penyelenggara pilkada maupun warga.

Selama lima hari sejak pantau pilkada diluncurkan, menurut Ivan, pelanggaran yang dilaporkan masyarakat terbanyak ada di Jakarta Barat sebanyak 47,8 persen. Diikuti Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebesar 17,4 persen. Sedangkan 13 persen laporan dari Jakarta Timur.

"Pelanggaran tersebut, misalnya, stiker yang masih terpasang di masa tenang," katanya.

Ivan menambahkan, pihaknya hingga saat ini membuka diri untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat, baik di masa tenang, maupun saat pemungutan suara nanti pada 15 Februari 2017.

Ia menambahkan, pantau pilkada bukan hanya untuk DKI Jakarta, namun juga seluruh daerah yang melaksanakan pilkada.

Pantau APBN Selain memantau pilkada, Mastel dan Qlue juga bekerjasama membangun platform pantau APBN 2017.

Kristiono mengharapkan dua-tiga bulan ke depan platform tersebut dapat diaplikasikan. Melalui aplikasi kawal APBN, maka masyarakat juga dapat berpartisipasi memastikan penggunaan APBN dilaksanakan dengan benar.

"Misalnya di satu kabupaten tertentu, dia bisa tahu, kecamatan di situ ada alokasi program dan anggaran apa, ternyata ada dan dananya segini, bisa lihat. Benar ngga, kalau tidak ada bisa lapor," katanya.

Aplikasi kawal APBN tersebut, menurut dia, merupakan salah satu tantangan dari Kementerian Keuangan yang dialamatkan kepada pihaknya.

Dengan aplikasi kawal APBN tersebut, diharapkan APBN dapat langsung dipantau masyarakat sekaligus memastikan penggunaannya dilakukan dengan baik oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.(iaf)