INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan terdapat sekitar 2.000 pertemuan untuk membahas isu global dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali, pada Oktober 2018.

"Topiknya membicarakan berbagai soal perekonomian dunia, mulai dari sisi pembangunan, maupun kebijakan pertumbuhan dan stabilisasi," kata Suahasil dalam acara "Menakar Dampak IMF-WB" di Jakarta, Senin (17/8/2018)

Suahasil mengatakan isu-isu global tersebut antara lain mencakup persoalan ekonomi digital, urbanisasi maupun pengelolaan sumber daya manusia yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam.

"Rangkaian pertemuan ini, tema besarnya mencerminkan kebutuhan riil di dunia saat ini, termasuk di Indonesia," ujarnya.

Dari hasil pembahasan tersebut, Suahasil mengatakan, akan lahir kesepakatan bersama dalam bentuk "Bali Initiative" yang akan menjadi hasil akhir dari pertemuan tahunan ini.

"Bali Initiative merupakan hasil atau hasil nyata dari pertemuan tahunan ini yang akan menjadi referensi global dan acuan bagi seluruh anggota IMF dan Bank Dunia," katanya.

Usulan Bali Initiative tersebut berisi mengenai Paket Modal (Capital Package), Studi mengenai Urbanisasi (Study on Urbanisation), Human Capital Index (HCI) dan Bali Fintech Principles.

Untuk paket modal, Bank Dunia saat ini sedang menyelesaikan skema kenaikan modal bagi International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

Skema kenaikan modal ini diharapkan dapat meningkatkan peran Bank Dunia dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial secara global.

Untuk urbanisasi, Bank Dunia akan memperkuat studi mengenai fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan.

Studi ini akan menghasilkan berbagai kebijakan kunci yang dapat menjadi referensi negara-negara di dunia mengenai pengelolaan urbanisasi agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Bank Dunia juga akan meluncurkan versi pertama HCI yang dapat menjadi referensi bagi pengambil keputusan di negara-negara di dunia untuk menetapkan kebijakan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain itu terdapat kesepakatan bersama mengenai industri teknologi berbasis finansial (tekfin) dalam bentuk Bali Fintech Principles, karena kemajuan pesat dalam teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan global.

Saat ini, IMF maupun Bank Dunia sedang mendorong isu tekfin, karena industri digital ekonomi merupakan isu menarik di berbagai negara maju maupun berkembang yang mempunyai pengaruh pada inklusi keuangan, stabilitas maupun integritas.