INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN) 2019 dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/8/2018)

"Jadi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, rupiah Rp14.400 per dolar AS, dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen. Disetujui ya?" kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng yang disambut persetujuan seluruh anggota Komisi XI DPR RI.

Sementara itu, tingkat pengangguran ditargetkan 4,8-5,2 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, tingkat ketimpangan 0,38-0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98.

Keputusan atas asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Dari sepuluh fraksi di DPR, sembilan fraksi menyatakan sepakat dengan semua asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan pemerintah. Namun sejumlah fraksi sebelumnya sempat menolak usulan tersebut kendati akhirnya menerima dengan catatan. Sementara fraksi Partai Hanura tidak hadir dalam rapat.

Secara lebih rinci, Fraksi PDI-P, Golkar, PPP dan Nasdem menyatakan setuju dengan keempat asumsi makro tersebut. Nasdem meminta laju inflasi harus lebih diperhatikan seiring dengan depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang diprediksi masih akan berlanjut.

Fraksi Demokrat juga setuju dengan inflasi 3,5 persen namun meminta pemerintah untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini menurun. Dari sisi kurs, Demokrat juga meminta pemerintah bisa menurunkan defisit neraca transaksi berjalan agar rupiah bisa lebih terkendali.

Dari Gerindra, sebelum menyetujui asumsi kurs di level Rp14.400, mengusulkan asumsi rupiah Rp14.500 per dolar AS. Gerindra meminta pemerintah dan BI lebih realistis dalam menetapkan asumsi kurs. Bank Indonesia sendiri memproyeksikan pada 2019 Rupiah akan berada di kisaran Rp14.300-Rp14.700 per dolar AS.

Catatan lainnya yaitu dari Fraksi PKB yang meminta pemerintah serius memerhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan dari PKS menyebut RAPBN 2019 kali ini lebih realistis dibandingkan RAPBN sebelum-sebelumnya yang pernah diajukan pemerintah dalam empat tahun terakhir.