Sejumlah Pengembang Permukiman Rakyat Resmi Deklarasikan Berdirinya HIMPERRA

Oleh : Ridwan | Sabtu, 25 Agustus 2018 - 18:45 WIB · 3 menit baca Baca versi lengkap →

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pengembang permukiman rakyat di seluruh Indonesia secara resmi mendeklarasikan berdirinya Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) di Aula Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (25/8/2018).

Turut hadir dalam deklarasi tersebut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dan Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadan Rukmana yang didapuk mewakili Menteri PUPR karena berhalangan hadir. 

Dalam sambutannya, Ketua HIMPERRA Endang Kawidjaja mengatakan, HIMPERRA terbantuk berawal dari pecahnya dua kongsi Apersi pada tahun 2013. 

Menurutnya, Kementerian PUPR pada waktu itu sudah sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Apersi. Namun, takdir menentukan lain, sehingga terjadi kesimpulan bahwa Apersi ini tidak bisa disatukan lagi. 

"Dengan demikian kami dan kawan-kawan yang tergabung di sebagian Apersi memutuskan untuk mengganti nama, namun anggotanya tetap dari anggota Apersi," ungkap Endang. 

Ditambahkan Endang, HIMPERRA didirikan oleh 42 orang yang terdiri dari para pimpinan dan anggota DPD dan DPP di Indonesia. "Hingga terbentuknya HIMPERRA, total DPD kami sudah mencapai 31 di seluruh Indonesia," katanya. 

Deklarasi HIMPERRA yang juga bertepatan dengan Hari Perumahan Rakyat Nasional, Endang mengaku dapat support yang luar biasa dari Kementerian PUPR. Selain itu, Endang juga menegaskan bahwa HIMPERRA akan berkiblat kepada Kadin Indonesia dibawah pimpinan Rosan P. Roeslani. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani berharap keberadaan HIMPERRA akan menjadi sarana advokasi, komunikasi dan tukar pikiran agar bagaimana menciptakan pengadaan permukiman yang berkualitas untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. 

Menurutnya, pemerintah saat ini sudah sangat luar biasa mendorong agar masyarakat dapat segera memiliki permukiman yang berkuakitas dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mulai dari kebijakan zero down payment (DP 0%), perbaikan LTV, hingga kebijakan perbankan yang sudah dapat memberikan pinjaman terhadap pembelian tanah. 

"Salah satu kendalanya adalah DP, ini yang harus kita apresiasi. Sebenarnya pengembang permukiman bersubsidi seharusnya mendapatkan subsidi dan suku bunga murah, bukan sebaliknya. Saya berharap perbankan nasional bisa memberikan suku bunga yang menarik dan insetif perpajakan dari pemerintah," harap Rosan. 

Diakhir sambutannya, Rosan mengucapkan terima kasih dan dan merasa bangga kepada Menteri PUPR yang sangat luar biasa memajukan infrastruktur di Indonesia. 

"Beliau (Menteri PUPR) tak banyak bicara, tapi banyak bekerja, kita apresiasi kerja beliau," imbuh Rosan. 

Sementara itu, Sekditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadan Rukmana mengungkapkan, pihaknya memandang HIMPERRA sebagai asosiasi dan mitra strategis yang akan mendukung tugas negara dalam menyediakan perumahan dan permukiman kepada masyarakat di seluruh Indonesia. 

"Terimalah uluran tangan kami dari Kementerian PUPR. Ini rumah bersama jadi siapapun yang memiliki, selama tujuannya membangun bangsa khususnya di sektor perumahan rakyat, kami (Kementerian PUPR) sangat terbuka, terlebih deklarasi ini bertepatan dengan Hari Perumahan Rakyat Nasional," pungkas Dadan.