INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengoptimalkan penggunaan energi lokal (tenaga angin, air, batubara dan surya) sebagai energi primer pembangkit tenaga listrik agar lebih efektif dan efisien.

"Tiap daerah memiliki karakteristik alam yang berbeda beda. Pembuatan energi (pembangkit) harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi masing-masing daerah agar lebih optimal," ujar Jonan di Jakarta, Rabu (18/7/2018)

Jonan menjelaskan, pemerintah terus mendorong PT PLN (Persero) untuk mengoptimalkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan mempertimbangkan efisiensi harga dan menjaga keseimbangan supply dan demand serta status kesiapan pembangkit.

Indikasi pemilihan lokasi pembangkit juga bagian tak kalah penting. Dengan begitu, pengembangan kapasitas pembangkit secara tidak langsung akan memperhatikan ketersediaan energi primer setempat.

Khusus untuk pengembangan tenaga surya, pemerintah telah mendorong pengembangan energi tersebut dengan membuat regulasi.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), target penggunaan energi surya di Indonesia mencapai 1047 MegaWattpeak (MWp) sampai dengan tahun 2025. Sampai dengan tahun 2018, pemanfaatan energi surya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 94,42 MWp.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM M. Arifin kepada awak media mengungkapkan bahwa pemanfaatan energi surya di Indonesia masih sangat kecil dari total potensi sumber energi surya yang tersedia di Indonesia.

Selain itu, Arifin mengungkapkan tantangan lainnya dalam pengembangan pembangkit energi surya, di antaranya PLTS untuk sistem offgrid memerlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih handal, sedangkan untuk sistem on grid diperlukan backup pembangkit.

Selanjutnya PLTS tidak dapat ditransportasikan, serta kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi PLTS.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan bahwa Kementerian ESDM khususnya melalui Ditjen EBTKE telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membuat regulasi terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik baik komersial maupun non komersial.

"ESDM khususnya Ditjen EBTKE memfasilitasi terbentuknya gerakan nasional sejuta surya atap, pembentukan tim gabungan untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang terdiri dari ditjen EBTKE, Kementerian keuangan, OJK, PLN, melakukan pertemuan dengan para pelaku bisnis energi surya untuk penyusunan peraturan tentang PLTS atap", jelas Arifin.

Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andika bahwa pihaknya dengan Ditjen EBTKE sedang mencanangkan satu juta atap hingga tahun 2025.

"Kalau dikonversikan itu sekitar 1000 MW atau 1 GW. Ini suatu angka yang memang besar tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai karena jumlah pelanggan PLN di pulau Jawa juga cukup besar, dan kalau memang ada peraturan atau regulasi yang memungkinkan akan lebih mudah pelanggan PLN memasang fotovoltaik di atap bangunan masing-masing, sehingga target untuk mencapai target 1000 MW di tahun 2025 insya Allah bisa dicapai," kata Andika.