INDUSTRY.co.id - Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang fokus pada tiga hal.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya menjabarkan, fokus pemerintah pertama yaitu memperkuat perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan program prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian atau Lembaga dan Pusat-Daerah.

"Kedua, pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat berpidato di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Selanjutnya, Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan,. 

Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah juga akan mendorong keterlibatan peran swasta dan BUMN untuk membiayai pembangunan. 

"Bentuk pelibatan tersebut akan dilakukan melalui berbagai skema, terutama Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," tetangnya. 

Dalam rancangan awal RKP 2019, pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema KPBU mencapai Rp14,5 triliun sementara target pembiayaan investasi yang difasilitasi melalui skema PINA bisa mencapai Rp41,1 triliun.

"Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini, pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal,” kata Bambang. 

Di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini, pemerintah fokus untuk melaksanakan lima Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 juga akan dilengkapi peta integrasi proyek prioritas nasional. 

Salah satunya peta proyek prioritas dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2019. 

Sebelumnya, proses penyusunan RKP 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKP oleh Kementerian PPN/Bappenas yang disempurnakan dengan masukan usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah. Pembahasan telah dilakukan secara fisik dan online supaya lebih efektif.

“Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyek-proyek prioritas Kementerian/Lembaga, tetapi juga untuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmatif dan Penugasan sehingga harapannya, usulan DAK dan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” tuturnya.