INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dalam rangka menyongsong Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh pada 26 April mendatang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengampanyekan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk penanggulangan bencana.

Hal itu mengemuka dalam talkshow bertajuk "Siap Siaga dengan Berbagi" di ara Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (15/4/2018). Hadir sebagai narasumber, Direktur BAZNAS Tanggap Bencana (BTB); Ahmad Fikri, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja; artis Annisa Malati dan seniman Stand Up Comedy, M. Al Jupri.

"BTB adalah lembaga program BAZNAS yang dibentuk untuk penanggulangan bencana. BTB kini juga eksis di BAZNAS daerah. BTB bersama BNPB mengampanyekan ke masyarakat tentang urgensi mengubah paradigma bencana dari respon menjadi pencegahan," ujar Ahmad Fikri.

Ia menyebutkan, BTB memiliki banyak program seperti Sekolah Sungai, Sekolah Aman Bencana, Kampung Tanggap Bencana, BTB Goes to School, dan sebagainya.

Aktivis gerakan pramuka yang kerap melanglang buana ke mancanegara ini, menjelaskan, BTB sudah banyak berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

"Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan BNPB, BTB turut membantu pengungsi Rohingya di Myanmar dan Bangladesh, krisis Asmat Papua, pengungsi Gunung Agung Bali, banjir DKI dan daerah, tanah longsor dan sebagainya," ucap Fikri.

Dia menambahkan, selama 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana, naik 35 persen dibandingkan tahun 2015. Menjelang pergantian tahun, tutur Fikri mengutip BNPB, rekapitulasi berbagai peristiwa menunjukkan peningkatan bencana di Indonesia. Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa jumlah bencana pada 2016 mencapai 2.342 peristiwa. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak pencatatan kejadian bencana pada 2002.

"Banyaknya kejadian bencana dari data tersebut mengakibatkan banyaknya jumlah warga yang terdampak bencana, Tercatat selama tahun 2017, sebanyak 3,2 juta pengungsi. Tingginya jumlah pengungsi dapat berdampak pada meningkatnya jumlah warga miskin. Sekitar 80 persen dari warga yang terdampak bencana alam ini akhirnya berstatus jadi miskin lagi alias 'jamila'. Meski sebelumnya mereka sudah masuk kategori sejahtera," kata dia.

Fikri memaparkan, BAZNAS juga ikut mendorong realisasi Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Untuk dapat mencapai tujuan SDGs yaitu nol kemiskinan, bisa dilakukan melalui pengurangan risiko bencana. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan paradigma kesiapsiagaan bencana pada masyarakat. Sehingga jumlah warga terdampak akan berkurang karena mereka telah sadar dan siap siaga ketika bencana terjadi," ucap Fikri.

Hasil survei di Jepang pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji 1995, imbuh dia, menunjukkan bahwa persentase korban selamat dalam durasi “golden time” disebabkan beberapa hal.

Pertama, jelas Fikri, kesiapsiagaan diri sendiri sebesar 34,9 persen. Kedua, dukungan anggota keluarga 31,9 persen. Ketiga, teman atau tetangga 28,1persen. Keempat, orang lewat 2,60 persen. Kelima, regu penolong 1,70 persen. Dan keenam lain-lain 0,90 persen.

"Berdasarkan ilustrasi tersebut, sangat jelas bahwa faktor yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan penyelamatan yang dimiliki oleh 'diri sendiri', keluarga dan komunitas di sekitarnya," kata Fikri.

Karena itu, menurut dia, salah satu peningkatan kapasitas akan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah melalui program edukasi.

"Inilah yang mendorong BAZNAS  menggelar kampanye dan sosialisasi, antara lain melalui talkshow," ujar dia.

Program talkshow ini, papar Fikri, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsigaan dalam menghadapi bencana di sekitarnya.

Dengan hal tersebut, tambah dia, masyarakat dapat melakukan aksi-aksi yang dapat mengurangi risiko bencana serta memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

"Bagi BAZNAS sebagai lembaga filantropi berbasis zakat, program ini dapat menunjukkan eksistensi lembaga dalam keberagaman bentuk penyaluran sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menyalurkan dananya ke BAZNAS," ucap Fikri.

Perubahan Paradigma

Hal sama disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja yang tampil dengan makalah "Membangun Budaya Siap Siaga Bencana di Tingkat Keluarga dan Komunitas".

Bernardus menegaskan, seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari respons menjadi pencegahan (prevention).

"Paradigma kita terhadap bencana sudah berubah dari respons ke kesiapsiagaan. Sejarah transformasi kelembagaan penanggulangan bencana dimulai setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004," ucap dia. 

Deputi BNPB memaparkan, pada fase pertama tahun 2004-2009 adalah masa memperkuat komitmen terkait penanggulangan bencana nasional. Karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mandat membentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD tingkat daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota.

Tugas BNPB adalah menyusun kebijakan yang inklusif terkait penanggulangan bencana alias mitigasi bencana dan tanggap bencana. Artinya BNPB diberikan mandat untuk berkoordinasi pada semua kementerian/lembaga melaksanakan kebijakan tanggap bencana.

"Kami bisa memerintah semua kementerian/lembaga untuk melakukan komando. Kami monitor semua kebijakan kementerian/lembaga mengingat Indonesia adalah supermarket bencana sehingga perlu diantisipasi secara cermat dan terpadu. Jangan sekali-kali kita seolah-olah hanya meminta bantuan saat ada bencana," kata Bernardus Wisnu Widjaja. 

Penanggulangan bencana selain memperkuat koordinasi antarlembaga dan memberdayakan elemen masyarakat adalah memperkuat perencanaan atau melihat ancanam/potensi bencana yang mengintai Indonesia selama ini.

Bernardus Wisnu Widjaja menjelaskan, sejak BNPB dibentuk juga berfungsi sebagai laboratorium bencana. Bahkan banyak lembaga dan negara yang belajar mengenai sistem penanggulangan bencana pada BNPB. Untuk itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan penghargaan Global Champion kepada BNPB terkait penanggulangan bencana tersebut.

"Tidak hanya itu, BNPB bisa memberikan sertifikasi ISO kepada lembaga yang mampu memperhatikan sistem penanggulangan bencana," ujar Wisnu.

Mulai periode 2015-2019 BNPB diminta untuk meningkatkan efektivitas mengingat rata-rata kerugian bencana per tahun mencapai Rp 30 triliun. Sebab, pengalaman di beberapa negara ketika tidak siap menghadapi bencana maka pertumbuhan ekonominya langsung merosot. 

 

Target prioritas BNPB dalam mengurangi risiko bencana. Pertama, mengurangi kerusakan infrastruktur; kedua, menekan jumlah kerugian yang dialami dan ketiga mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana. 

 

Selain itu ada empat prioritas aksi BNPB agar masyarakat memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif.