PT Garam-BPN Memanfatkan Lahan Tidur NTT

Oleh : Dina Astria | Selasa, 27 Maret 2018 - 14:05 WIB

INDUSTRY.co.id - Kupang- PT. Garam Indonesia bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di provinsi NTT mengekspansi lahan garapan untuk ladang garam ke sejumlah lahan tidur di Kabupaten Kupang.

"Kerja sama ini juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kemaritiman guna mendapatkan lahan yang lebih luas agar pengolahan garam di daerah ini kelak bisa bertambah banyak dan bisa memenuhi kebutuhan akan garam industri nasional kita," kata Direktur Garam Indonesia Budi Sasongko di Kupang, Senin (26/3/2018)

Budi menyampaikan perihal kerjasama itu terkait perkembangan dari proyek pengolahan ladang garam di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang yang hingga saat ini terus berkembang.

Ekspansi ke lahan tidur itu lanjutnya adalah dengan memanfaatkan lahan di pingir pantai yang memang tidak dimanfaatkan oleh warga.

"Kalau lahan-lahan itu sudah ada dan dari hasil pengkajiannya belum dimanfaatkan maka PT. Garam akan selalu siap untuk mengolahnya," ujar Budi.

Iapun mengatakan bahwa secara umum, wilayah NTT ini memiliki banyak potensi untuk mengembangkan produksi garam.

Daerah-daerah seperti Sabu Raijua, Kabupaten Kupang serta di Atambua Kabupaten Belu juga tengah dalam penjajakan untuk pengembangan industri garam agar mampu memenuhi produksi dalam negeri.

Dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri BUMN Rini Soemarno ke Flores Timur awal bulan lalu, ada ajakan dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro untuk mengunjungi Atambua.

"Atambua juga mempunyai potensi dalam hal pengembangan garam untuk memenuhi produksi dalam negeri, sehingga mengurangi impor garam dari luar negeri," ujarnya.

Sementara untuk program produksi garam di Pulau Sabu Raijua, lanjut Budi sejumlah stafnya dalam dua pekan ke depan akan berangkat ke Sabu Raijua.

Sampai sejauh ini PT. Garam Indonesia masih terus memetakan kawasan-kawasan yang akan menjadi daerah pengembangan garam di provinsi berbasis kepulauan itu. (Ant)