INDUSTRY.co.id -Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan sosialisasi PM 18/2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Acara sosialisasi itu menghadirkan pembicara antara lain Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Anggota Badan Pengatur:Jalan Toll (BPJT) unsur Profesi Koentjahjo Pamboedi.

Sementara peserta acara sosialiasi ini terdiri dari para asosiasi dan industri terkait pengguna jasa jalan tol Jakarta-Cikampek.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, diterbitkannya PM 18/2018 ini untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas toll Jakarta-Cikampek selama masa pembangunan proyek strategis nasional.

Namun di sisi lain, jalan tol Jakarta-Cikampek merupakan akses utama penghubung dengan lokasi industri, sekaligus menjadi salah satu jalur penting dalam distribusi logistik nasional.

Untuk itu, katanya, aturan PM 18/2018 ini perlu kembali disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pihak, khususnya kepada pelaku usaha angkutan dan industri.

Untuk itu, Kadin Indonesia menggelar acara sosialisasi PM 18/2018 kepada seluruh pengguna jasa jalan tol Jakarta-Cikampek agar mendapatkan informasi yang komperhensif terkait aturan PM 18/2018.

Kadin Indonesia ini memfasilitasi acara ini agar para pelaku usaha, khususnya pelaku industri pengguna jasa Jalan Tol Jakarta-Cikampek mendapat kesempatan untuk menanyakan dan memberikan masukan kepada regulator terkait aturan PM 18/2018 tersebut, kata Carmelita di Menara Kadin, Rabu (21/3/2018).

Saat ini terjadi peningkatan kecepatan kendaraan seiring dengan diterbitkannya PM 18/2018 di Jakarta Tol Jakarta-Cikampek.

Namun di sisi lain, Organda dan pelaku industri khususnya pelaku ekspor menilai pengaturan lalu lintas ini justru kurang selaras dengan adanya permintaan Presiden Jokowi agar pelaku usaha menggenjot volume dan nilai ekspor Indonesia.

Sementara itu, Ivan Kamadjaja selaku Ketua Angkutan Barang DPP Organda menambahkan bahwa organisasinya mengharapkan adanya dukungan lebih dari berbagai pihak terhadap operasional truk yang merupakan bagian penting dari arus logistik nasional.

Organda akan terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk mendorong kegiatan ekspor sesuai harapan Presiden Jokowi, pungkas Ivan.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengharapkan opsi darurat seperti ini, semoga tidak lagi kembali terulang di masa mendatang. Semestinya otoritas berdisiplin dalam mengelola dan mengembangkan fungsi jalan.

Dengan begitu, jalan primer yang diperuntukkan bagi lalu lintas _menerus_ dan tidak terganggu lalu lintas lokal dapat diwujudkan.

"Sehingga fungsi jalan sebagai urat nadi utama logistik dan perekonomian nasional, yang angkutan barang menjadi prioritas harus dapat dipertahankan," katanya.

Ateng yang juga Komtap Perhubungan Darat Kadin Indonesia menambahkan perbaikan angkutan umum penumpang wajib diprioritaskan, yang diiringi penataan kepemilikan kendaraan pribadi perlu mulai diperkenalkan dan diberlakukan di masyarakat.