INDUSTRY.co.id - Jakarta - Hunian Terintegrasi Oriented Development (TOD) yang hampir sebagian besar digarap oleh pengembang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sesalkan oleh para pengembang swasta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebenarnya pemerintah berharap agar pihak swasta juga dapat turut berperan dalam proyek tersebut.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada beberapa pihak swasta yang telah diajak berkomunikasi untuk mengembangkan hunian berbasis TOD ini.

"Sudah, jadi nanti bisa bikin di Terminal Poris Plawad. Kami akan bikin Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), terus yang LRT dan MRT kami akan undang swasta," kata Budi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/2/2018) lalu.

Sementara itu, pengembang swasta yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) menginginkan untuk dilibatkan dalam penggarapan hunian TOD tersebut.

"Kawasan yang dilewati jaringan LRT dan MRT sangat luas, kami ingin ikut dilibatkan dalam pembangunannya," kata Budiarsa Sastrawinata, Presiden Kehormatan International Urban Development Association (INTA). 

Menurutnya, kalaupun di dalam TOD itu memang terdapat unit hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengembang anggota REI juga banyak yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut, tinggal menyesuaikan dengan insentif yang dapat diberikan misalnya adanya keringanan pajak.

Seperti diketahui, saat ini proyek TOD di pusat kota digarap oleh perusahaan BUMN. Seperti Perum Perumnas yang menggarap TOD Stasiun Tanjung Barat, TOD Stasiun Pondok Cina dan TOD Stasiun Bogor, atau PT PP Properti (Persero) TBk yang menggarap TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang. Sementara Adhi Karya juga menggap sejumlah proyek TOD bertajuk LRT City di beberapa stasiun.