INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sejumlah kalangan menilai positif langkah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang tahun 2018 akan melakukan peremajaan atau replanting kepada petani swadaya seluas 185 ribu hektare.

Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir di Jakarta, Senin (15/1/2018) mengatakan, sudah sewajarnya petani swadaya atau petani mandiri untuk dibantu dalam melakukan peremajaan.

Menurut dia, tidak sedikit dari mereka yang salah memilih benih dalam melakukan replanting, selain itu jika melihat kondisi dilapangan tidak sedikit pula tanaman petani swadaya yang sudah tua ataupun terserang hama dan penyakit.

"Jika hal ini terus dibiarkan maka tidak hanya akan mengganggu produksi nasional, tapi juga akan mengganggu ekonominya yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya kelapa sawit," ujarnya.

Gamal yang juga mantan Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian itu menyatakan, jika produktivitas tandan buah segar (TBS) milik petani swadaya yang hanya sekitar 10-12 ton/hektare/tahun bisa ditingkatkan minimal menjadi 25 ton/hektare/tahun maka otomatis akan meningkatkan pendapatan petani.

"Melalui 'replanting' diharapkan Indonesia bisa mempertahankan daya saing kelapa sawit, dan meskipun dengan adanya moratorium sawit tapi tetap bisa meningkatan produksi nasional melalui replanting tanaman tua atau kebun yang produktivitasnya rendah," kata pendiri Gamal Institute tersebut.

Menurut dia, perbaikan perkebunan milik petani swadaya perlu dilakukan, karena sekitar 40 persen dari 11 juta hektare tanaman kelapa sawit yang ada saat ini dikuasai oleh petani.

"Artinya jika kita tidak lakukan ini dengan segera atau meningkatkan produktivitas tanaman rakyat, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan digeser oleh Malayaia yang produktivitas perkebunan kelapa sawitnya lebih tinggi," katanya seperti dilansir Antara.

Hal senada dikatakan, Ketua Koordinator Bidang Kelapa Sawit Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, Adi Paimanais yang menyambut baik program BPDP-KS yang akan melakukan replanting seluas 185 ribu hektare pada 2018.

"Dengan melakukan replanting seluas 185 ribu hektare maka bibit yang dibutuhkan bisa mencapi sekitar 26 juta batang. Karena tanpa adanya jaminan ketersediaan benih maka replanting tahun ini tidak akan berjalan," ujarnya.

Siap mendukung Terkait hal itu, Adi mengatakan penangkar siap mendukung penyediaan benih untuk peremajaan, bahkan kegiatan replanting akan lebih cepat lagi dilaksanakan jika ada puluhan penangkar kelapa sawit pewaralaba yang tersebar di wilayah sentra pengembangan kelapa sawit di Indonesia.

Namun para penangkar tersebut haruslah tersertifikasi dan bibit siap tanam yang ditangkarkan juga haruslah berasal dari benih tersertifikasi.

Tujuannya, menurut dia, agar tidak ada lagi tanaman kelapa sawit milik petani swadaya yang menggunakan benih tidak bersertifikat yang menyebabkan rendahnya produktivitas.

"Jadi berdasarkan informasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, potensi penyediaan bibit oleh PPKS dan penangkar pewaralaba PPKS bisa menemuhi setengah dari kebutuhan benih. Sementara kabarnya sebagian perusahaan sumber kelapa sawit juga akan menyediakan bibit," jelas Adi.

Penangkar Kelapa Sawit asal Kalimantan Tengah, Tri Wicak, pihaknya menyatakan siap menyediakan bibit untuk kebutuhan replanting di Kalimantan Tengah.

Demikian juga dengan Heri DB, pewaralaba kelapa sawit PPKS Medan di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung yang sudah menangkar 40 ribu dan sedang menunggu kiriman benih 60 ribu lagi dari PPKS.

Sementara penangkar kelapa sawit asal Riau dan Deddy Ruslie penangkar pewaralaba asal Kalimantan Barat juga telah melakukan pembibitan pre nursery.