INDUSTRY.co.id - Bogor- Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak melupakan jasa kesultanan dan kerajaan di nusantara dalam sumbangsihnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tolong melihat, kesultanan-kesultanan se-Nusantara, karena jasa kesultanan terhadap republik ini terlalu besar," kata Panglima Kesultanan Tidore Kapitan Muhammad Ali Alting setelah audiensi antara para raja dan sultan se-nusantara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (4/1/2017)

Ia mencontohkan, sebab Kerajaan Tidore pula maka Papua masuk ke pangkuan NKRI.

Menurut dia, nasib Papua ketika itu ditentukan dalam pertemuan atau konferensi Malino di Denpasar Bali yang membicarakan tiga opsi.

"Pertama diminta PBB apakah Papua mau berdiri sendiri, ditolak tidak mau, kedua apakah Tidore dengan Papua berdiri sendiri, tidak mau, berdiri dengan negara boneka, tidak mau, apakah Tidore dengan Papua mau bergabung diri dengan NKRI, moyang kami memilih itu, sehingga jasa Kesultanan Tidore harus diingat para petinggi republik ini," katanya.

Terkait isu sparatis yang kemudian berkembang di Papua khususnya, ia berpendapat sejatinya masyarakat Papua tidak menuntut kemerdekaan, melainkan perlakuan adil termasuk dalam pembagian jatah pendapatan.

Oleh karena itu, ia menambahkan jika Pemerintah melibatkan kesultanan untuk menangkal isu sparatis maka hal itu akan lebih mudah dilakukan.

"Bisa, bisa karena kita saling mengikat saling mendengar. Itu ada ratunya itu. Jadi begini, otonomisasi sebelum dijalankan di republik ini, di kesultanan kami sudah, sehingga Papua itu masuk. Perpanjangan tangan, itu Papua, Rajaampat ada raja-raja itu perpanjangan tangan dari Sultan Tidore, jadi otonomisasi belum dilaksanakan, sudah dilaksanakan kesultanan," katanya. (Ant)