INDUSTRY.co.id, Jakarta - Hingga saat ini Indonesia belum dapat mewujudkan kedaulatan pangan 100 persen. Beberapa komoditas untuk kebutuhan dalam negeri masih berasal dari keran impor.

Ketua Departemen Luar Negeri Badan Pelaksana Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuad mengatakan, impor tersebut terjadi bukan hanya karena Kementerian Pertanian gagal menjamin produksi pertanian lokal meningkat. Akan tatpi, menurut dia, juga dampak dari kebijakan pemerintah masih bertahan menjadi anggota World Trade Organization (WTO).

"Pemerintah harus mengoreksi kebijakan WTO atau bahkan keluar dari keanggotaan WTO," ujar dia.

Pasar bebas mengharuskan suatu negara tidak boleh menerapkan kebijakan proteksi terhadap barang yang diimpor. Proteksi tersebut biasanya diterapkan melalui adanya bea masuk, pajak, keamanan pangan dan lain sebagainya. Namun, karena Indonesia telah menjadi anggota WTO, maka otomatis semua halangan tersebut ditiadakan.

"Ini membuat negara banjir impor. Hal ini jelas akan mengakibatkan harga di petani anjlok yang berdampak pada kemiskinan," ujar dia.

WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang hanya membicarakan berbagai kepentingan negara maju, salah satunya melalui kesepakatan Agreement on Agriculture (AoA). Petani menjadi pihak yang paling dirugikan karena memiliki sumber kapital yang minim. Perannya tergantikan dan tergerus oleh korporasi-korporasi yang memiliki sumber kapital besar, yang perlahan-lahan membentuk skema monopoli.

Ia menambahkan, salah satu dampak buruk WTO terhadap Indonesia yang baru saja terjadi pada 22 Desember 2016 yaitu WTO telah memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait kebijakan perlindungan Indonesia atas produk hortikultura, hewan, dan produk-produknya. Kekalahan dalam kasus gugatan ini akan memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan.