INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo yang melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Filipina sepakat agar krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar harus segera diselesaikan.

"Jika tidak selesai, maka krisis ini akan berdampak pada stabilitas dan keamanan kawasan. Krisis yang berkelanjutan juga akan melahirkan radikalisme dan bahkan meningkatnya ancaman terorisme," demikian Presiden dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, di Jakarta pada Senin malam (13/112017).

Sementara itu, Sekjen PBB menyampaikan pujiannya atas peran pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Gutteres memiliki kekhawatiran yang serupa tentang krisis kemanusiaan yang terjadi kepada warga Rohingya,Myanmar.

Presiden dan Sekjen PBB sepakat untuk terus berupaya membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Kemudian, Presiden dan Sekjen PBB juga membahas pentingnya MoU Repatriasi antara Myanmar dan Bangladesh untuk segera dibangun.

"Penyelesaian MoU sangat penting artinya bagi proses repatriasi," ucap Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Rohingya yang disalurkan melalui pemerintah Bangladesh berupa 30 ton beras, 1 ton gula, 2004 paket makanan siap saji, 14 ribu selimut, 20 tenda, 10 tangki air, 600 paket kebutuhan keluarga dan 900 paket pakaian.

Selain itu, bantuan yang diberikan melalui pemerintah Myanmar yaitu seberat 20 ton terdiri dari makanan siap saji, makanan untuk balita dan ibu hamil, obat-obatan serta perlengkapan penjernih air.