INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Karena kebijakan tersebut ternyata  tidak dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah.

"Secara fakta di lapangan, beberapa kebijakan ekonomi yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi tidak dirasakan langsung di daerah, hal ini membuat beberapa pengusaha menanyakan komitmen pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang Hubungan Antarkelembagaan Kebijakan Publik Otonomi Daerah, Ali Afandi

Untuk itulah, Kadin meminta pemerintah membentuk tim untuk mengawal regulasi kebijakan ekonomi agar ada perubahan administrasi dan kepastian hukum. "Yang paling penting, bisa mengawal dari awal sampai akhir. Dengan begitu kami harapkan ada sentimen positif," katanya.

Ali mengaku, untuk merubah administrasi daerah sesuai sesuai kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat memang tidak semudah membalikkan tangan, namun dengan peran Ombudsman RI hal itu bisa dilakukan.

Ali mengatakan, Kadin saat ini juga mengupayakan membentuk tim serupa dalam mengawal setiap kebijakan, agar terjadi kondusifitas dalam berusaha di Indonesia, serta kepastian hukum.

Sebelumnya, Anggota Ombusman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan setiap tahunnya laporan mengenai iklim usaha yang kurang bagus dari berbagai daerah yang masuk ke Ombudsman mencapai sekitar 10 ribu.

Laporan itu, kata Saragih, berasal dari dua pihak yakni pelaku usaha serta masyarakat yang sengaja melapor karena dirugikan oleh sistem administrasi yang ada.

Oleh karean itu, ia berterima kasih kepada Kadin Jatim yang memberik masukan terkait iklim usaha, sehingga diharapkan adanya perbaikan manajemen administrasi.